Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Kota Madya Surakarta terancam tak bisa menutupi defisit APBD Kota Solo senilai Rp 25,78 miliar setelah sejumlah bank menolak memberikan pinjaman kepada Pemkot. Penolakan kalangan perbankan menyusul Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan RI yang menginstruksikan perbankan agar tidak memberi pinjaman jangka panjang pada debitur. Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan yang direncanakan dalam APBD pun terancam tak terlaksana."Beberapa bank swasta memang sudah menolak memberi pinjaman untuk menutup defisit anggaran Pemkot Solo. Mereka dilarang memberikan pinjaman jangka panjang pada debiturnya. Kalau tetap gagal untuk menemukan cara menutup defisitnya, satu-satunya jalan adalah dengan merekonstruksi APBD. Konsekuensinya, sejumlah program pembangunan terancam dijadwal ulang, dan harus diterapkan prioritas pengeluaran," ujar Kepala Kantor Keuangan Daerah Pemkot Solo, Anung Indro Susanto.Meski neraca APBD Kota Solo mengalami defisit, namun Anung membantah jika hal itu membuat kondisi keuangan pemerintah kota menjadi kritis. Menurut dia, Pemkot masih tetap memiliki sejumlah dana untuk membiayai pembangunan. Hanya saja jumlahnya relatif kecil. "Belum bisa dikemukakan besarannya, tapi yang jelas Pemkot tetap memiliki dana untuk membiayai programnya," sambung dia.Menanggapi defisif keuangan tersebut, salah seorang anggota DPRD Kota Solo, Husein Syifa, mengatakan sebenarnya hal itu sudah dapat diprediksikan karena pemerintah kota memaksakan sejumlah proyek. Dia menyebutkan proyek penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp 22,5 miliar menjadi biang keladi terjadinya defisit miliaran rupiah tersebut. Proyek yang sampai kini tidak jelas pelaksanaannya tersebut dianggap Hussien sebagai pemborosan."Sejak awal saya sudah tidak setuju adanya proyek PJU ini karena itu hanya pemborosan. Tetapi ngeyel, akhirnya ya sekarang pemerintah kota kelabakan. Saya sudah menduga akan terjadi hal seperti ini," kata satu-satunya anggota DPRD dari PKB ini.Menurut Husein, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kondisi keuangan, di antaranya melakukan efisiensi serta penggeseran anggaran sehingga akan lebih ringan beban keuangan Pemkot. Namun untuk itu, ada persyaratan yang harus dilakukan wali kota, yakni mengekang nafsu agar tidak membuat program aneh-aneh dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. "Saya khawatir karena sekarang menjelang pilpres kemudian pemilihan wali kota yang konon juga akan dilakukan secara langsung dan wali kota membuat program yang hanya menghambur-hamburkan anggaran demi kepentingan mencari popularitas dan dukungan," tukasnya. Imron Rosyid - Tempo News Room
Iklan
