Iklan
TEMPO Interaktif, Bekasi: Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berkukuh, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Rekapastika Asri, pengembang Blue Oasis City (Blue Mall) di Karang Kitri, Margahayu, mendahului dokumen analisis dampak lingkungan hidup (Amdal), sudah betul. Pemkot siap menghadapi gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). "Kalau ada masalah yang muncul, itu sudah risiko, pemberian izin itu sudah berdasarkan aturan yang ada, selain itu berdasarkan pertimbangan site plan dan peruntukan lokasi Karang Kitri untuk kawasan pusat niaga," kata Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Jamaludin Zaini kepada Tempo News Room, Kamis (12/8).Jamaludin mengatakan alasan IMB sudah keluar terlebih dahulu, sebab waktu pengajuan izin dan amdal ke pemkot, dilakukan hampir berbarengan oleh PT Rekapastika. "Untuk memperoleh dokumen amdal, kan harus melalui tahap-tahapan, dari acuan, kerangka acuan sampai amdal, membutuhkan proses lama," kata dia lewat telepon.Sementara itu, proses Amdal masih dalam pembahasan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (DPLHD) dengan tim konsultan Amdal Blue Oasis City, PT Permata Consultama, yang sudah memakan waktu sekitar enam bulan. "IMB atau izin penggunaan lahannya sudah jadi lebih dulu," kata dia.Karena itu, Pemkot Bekasi merasa benar dan tidak melanggar aturan. Maka itu, dia berharap semua pihak yang menyoroti lingkungan hidup membuka diri dan berkomunikasi dengan pemerintah. "Tolong mari kita komunikasi dan diselesaikan untuk kepentingan masyarakat, jangan sepihak, dengan adanya Blue Mall ini sebenarnya juga ada kebanggaan," kata Jamaludin.Walikota Bekasi Achmad Zurfaich juga mengatakan agar ada kajian lagi, sebelum Walhi menggugat ke pengadilan. Dia melihat, pemanfaatan lahan Karang Kitri itu memang sesuai peruntukan sebagai pusat jasa dan perdagangan. "Silahkan aja diadukan, tapi lihat dulu, kaji dulu lingkungan itu apakah memang tidak layak, itu memang sudah sesuai peruntukan," kata Achmad.Sementara itu, mengenai pemberian IMB kepada PT Rekapastika membangun pusat usaha bisnis di atas lahan seluas 76.800 meter persegi (7,68 ha), tanpa didahului dengan dokumen amdal, walikota Bekasi berjanji akan memanggil seluruh pejabat terkait, tim pembahas amdal Blue Oasis City, untuk menjelaskan alasannya. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional PT Rekapastika, Rosano, yang dihubungi melalui telepon juga mengatakan hal yang sama. Pihak pengembang, sudah mengajukan izin sesuai dengan peraturan pemkot Bekasi. "Kita sudah ajukan amdal dan izin bangunan secara berbarengan, ternyata yang keluar lebih dulu IMB-nya," kata dia.Meskipun dipermasalahkan Walhi, PT Rekapastika sendiri, kata Rosano, tetap berpatokan, pihak pengembang sudah menjalankan anjuran dari pemkot. "Kita sudah menjalankan sesuai dengan prosedur, tidak tahu kalau kemudian muncul pengaduan," kata dia.Diberitakan sebelumnya, Slamet Daroyni, Ketua Walhi DKI Jakarta akan membentuk tim dan melakukan investigasi kemungkinan penyimpangan perizinan proyek ambisius itu. Hal itu dilakukan terkait, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah memberikan IMB, padahal proses amdalnya belum selesai. "Banyak sekali penyimpangan proyek pembangunan di Indonesia, terutama perizinan dan proses pembuatan Amdal. Seringkali izin pembangunan diberikan sebelum ada Amdal, dan itu sudah menyalahi aturan," kata Ketua Walhi DKI Jakarta Slamet Daroyni, Rabu (11/8).Dikatakan, bila terbukti, Pemkot melanggar UU no 23 tahun 1997 dan UU nomor 27 tahun 1999. Walhi akan menggungat Pemkot ke pengadilan. "Kenyataannya sekarang kan ada pengakuan dari Pemkot, memang benar izin itu sudah diberikan dan itu jadi bukti diajukan ke pengadilan. Mereka melecahkan UU lingkungan hidup ini," kata Slamet.Siswanto - Tempo News Room
Iklan
