Ketua Komnas HAM: Jaksa Harus Berjuang Keras untuk Kasasi
Jumat, 13 Agustus 2004 11:26 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, : Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan jaksa harus berjuang keras untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas majelis hakim terhadap terdakwa Mayjen Sriyanto. Sriyanto dibebaskan, karena menurut hakim tidak terbukti melakukan tindak kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Jaksa Darmono, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, mengatakan Sriyanto terbukti melakukan kejahatan HAM berat. Sriyanto dituntut 10 tahun penjara. Tapi, menurut hakim bentrokan terjadi karena aparat diserang massa yang bersenjata tajam.?Jaksa harus berjuang keras untuk kasasi. Komnas HAM sebagai penyelidik tidak ada kewenangan lagi. Kewenangan kita hanya menyelidiki,? kata Abdul Hakim kepada Tempo News Room, setelah rapat pleno di kantor Komnas HAM, Kamis (12/8).Menurut Hakim, Komnas HAM tidak bisa mempengaruhi jalannya proses hukum terhadap para terdakwa. ?Komnas HAM tidak berwenang menentukan siapa-siapa tersangka. Tapi ini pelanggaran HAM berat,? ucapnya ketus. Sriyanto saat kejadian menjabat sebagai Kasi Ops 2 Kodim Jakarta Utara, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut hakim, dalam peristiwa yang menewaskan setidak-tidaknya 23 orang itu, bukan bagian dari serangan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Tito Sianipar - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya
10 Desember 2023
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.
Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas
25 September 2022
Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas
Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM
22 September 2022
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM
Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?
Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara
22 September 2022
Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara
Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya.
Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984
13 September 2022
Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984
Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dianggap provokatif
Terjebak Lingkaran Setan Binary Option
2 Februari 2022
Terjebak Lingkaran Setan Binary Option
Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing
6 Oktober 2019
Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing
Pelabuhan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II Persero mulai menjadi hub atau pelabuhan internasional
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti
12 Desember 2018
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti
Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
