Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) akan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret calon legislatif terpilih yang bermasalah. Paswaslu menilai hal itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan negeri. Hal itu disampaikan Noordjannah Djohantini, salah satu anggota Panwaslu, saat dihubungi melalui telepon, Jumat (13/8) malam. Pernyataan ini terkait dengan hasil pertemuan yang berlangsung antara Panwaslu, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, serta Badan Kepegawaian Negara di Hotel Santika, Rabu (11/8) malam. Menurut Noordjannah, pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan sejumlah nama calon legislatif terpilih yang bermasalah, terutama soal ijazah palsu dan status PNS atau TNI/Polri yang masih aktif. Menurut Noordjannah, Panwaslu akan mengirim surat pada KPU terkait dengan hal itu, Senin (16/8) besok. "Dalam surat itu akan disampaikan sejumlah caleg bermasalah yang langsung harus dicoret," kata dia. Namun, ia belum mau menyebutkan berapa jumlah caleg bermasalah itu. Ia hanya berjanji, hal itu akan diumumkan bersamaan dengan surat yang disampaikan ke KPU.Noordjannah juga mengatakan, isi surat itu akan berisi kesimpulan dari diskusi antara Panwaslu dengan Depdiknas terkait dengan ijazah palsu sekolah umum, maupun Depag untuk ijazah pesantren. "Surat itu untuk menjelaskan posisi Panwaslu yang menyatakan ijazah tersebut palsu sesuai dengan prosedur Depdiknas maupun Depag," katanya. Masalahnya, selama ini, keterangan dari Depdiknas maupun Depag itu hanya dijadikan alat bukti di pengadilan. Sehingga KPU baru bisa mencoret caleg bermasalah setelah keluar putusan pengadilan. Apalagi, saat ini masih terdapat caleg bermasalah yang masih dalam proses pengadilan, di mana yang bersangkutan baru bisa diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW)."Untuk itu, dari pembicaraan malam kemarin, jika sudah terbukti tidak sesuai dengan prosedur Depdiknas maupun Depag, maka caleg bermasalah diusulkan langsung dipecat tanpa perlu menunggu putusan pengadilan," katanya. Sebab itu, kata Noordjannah, Panwaslu akan meminta KPU membuat semacam panduan atau surat edaran pada KPU daerah. "Isi surat edaran meminta agar KPUD langsung mencoret caleg bermasalah jika terbukti menggunakan ijazah tidak sah tanpa perlu menunggu putusan dari pengadilan," katanya. Sementara Wakil Ketua KPU Ramlan Subakti mengatakan, perkara ijazah palsu yang membelit calon legislatif terpilih hanya bisa diputuskan melalui pengadilan negeri. Pengadilan yang bisa memutuskan ijazah itu palsu atau tidak, karena pemalsuan itu terkait dengan dugaan pelanggaran pidana, ujarnya saat dihubungi melalui telepon.Meski begitu, kata Ramlam, KPU sebenarnya bisa langsung memutuskan jika ada surat keterangan dari sekolah atau Depdiknas yang menyatakan caleg terpilih tidak pernah mengenyam pendidikan di tempat itu. Jika ternyata hasil konfirmasi KPU benar, maka sidang pleno KPU bisa memutuskan caleg bermasalah itu dicoret, katanya. Konfirmasi itu dilakukan KPU, kata dia, untuk mengantisipasi terjadinya gugatan di kemudian hari. Bukan KPU yang digugat, tapi sekolah yang memberi surat keterangan, katanya. Yandhrie Arvian - Tempo News Room
Iklan
