Iklan
TEMPO Interaktif, Kendari: Setelah menunggu selama kurang lebih tiga pekan, akhirnya Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengeluarkan surat izin pemeriksaan kepada kejaksaan untuk memeriksa 25 anggota DPRD Kota Kendari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2003. "Surat izin dari gubernur untuk memeriksa anggota DPRD Kendari baru saja kami terima tadi pagi," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara Antasari Azhar kepada Tempo News Room di Kendari, Jumat (13/8).Sebelumnya, pantauan Tempo News Room di kantor Kejati Sulawesi Tengara menyebutkan, sekitar pukul 10.00 Wita, Kepala Bagian (Kabag) Hukum kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Mesak Tanane datang dan langsung masuk ke ruang kerja Wakajati Umbu Lage Lozara. Selang 15 menit kemudian, Wakajati Umbu Lage masuk ke ruangan Kajati.Saat dikonfirmasi sekeluarnya dari ruangan Wakajati,Mesak Tanane enggan berkomentar. "Ah, saya nggak bawasurat. Saya datang ke sini cuma mau silaturrahmi sajakok," katanya sambil bergegas masuk ke mobilnya.Kajati Antasari yang dikonfirmasi mengatakan kedatangan Mesak Tanane memang membawa surat izin pemeriksaan dari gubernur. Namun ketika didesak, Antasari mengatakan, dirinya belum membaca secara cermat isi dari surat izin gubernur itu. "Yang jelas, surat izin pemeriksaan itu memang sudah ada tetapi saya akan periksa dulu apakah sesuai dengan substansi surat permintaan yang kami kirimkan ke gubernur beberapa waktu lalu atau tidak," katanya.Menurut Antasari, pihaknya masih akan mengkaji duluapakah surat izin pemeriksaan dari gubernur itu telahsesuai dengan permintaan pihak kejaksaan. Bila taksesuai, pihaknya akan mengembalikan surat tersebutuntuk diperbaharui kembali sesuai keinginan kejaksaan.Sebelumnya, Kejati Sulawesi Tenggara telah resmimenetapkan 25 anggota DPRD Kota Kendari sebagaitersangka. Penetapan tersangka ini sebenarnyadikeluarkan sejak tanggal 22 Juli 2004. Artinya,ketika para anggota DPRD Kendari menjalani pemeriksaanawal oleh kejaksaan, status mereka sebenarnya sudahmenjadi tersangka."Penetapan tersangka ini didasari temuan tim penyidikkejaksaan mengenai indikasi kuat terjadinya penyelewengan anggaran DPRD Kota Kendari tahun 2003/2004 yang dilakukan anggota dewan kota. Salah satu bukti awal yang kami temukan yakni surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif itu," jelas Antasari.Ke-25 anggota dewan tersebut yakni Haeruddin Pondiu,Ahmad H Hasan, Ilham Thalib, Yani Muluk, LodewijkSonaru, Melinda Ritonga, Dewiyati Tamburaka, AsmaraniEdysul, Siti Arfah Panudariama, Laningkata, HasanBatek, Hasan Nurfin, Burhanuddin, Khalid Ansyarullah,Salahuddin, Zainuddin Monggilo, Andi Ahmad, M Gadjang,Thamrin Taherong, Haskar Hafid, Pamasona, Abdul KadirSamad Sukarso, Hari Mulyono dan Rusli Rais. Tiga namaterakhir merupakan anggota dewan dari fraksiTNI/Polri.Awalnya, Kajati Antasari mengatakan, prosespenyidikan terhadap ketiga anggota dewan dari fraksiTNI/Polri itu akan diserahkan langsung ke institusiasal. Belakangan, Kajati meralat ucapannya dengan menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah pihaknya yang memeriksa sendiri atau institusi TNI/Polri yang melakukannya. "Atau paling tidak khusus untuk ketiga anggota TNI/Polri itu akan dibentuk tim koneksitas untuk pemeriksaan," kata Kajati Antasari. Dedy Kurniawan - Tempo News room
Iklan
