Iklan
TEMPO Interaktif, Batam: Ratusan pekerja dari dua perusahaan yakni PT. Mc. Dermott, Batu Ampar dan PT. Singacom, Kawasan Industri Batamindo, mendatangi Kantor Departemen Tenaga Kerja Batam di Sekupang sekitar pukul 09.00 WIB, Sabtu (14/8). Kedatangan mereka untuk memastikan pembayaran uang pesangon yang belum dibayar pihak perusahaan. Bahkan pekerja PT. Singacom telah tiga bulan tidak menerima upah. Tiraun, 33 pekerja PT. Singacom mengatakan, tidak menerima upah dari perusahaan sejak Mei 2004. Selain tidak menerima upah, hingga kini pihak perusahaan tidak memberi kepastian apakah tetap beroperasi atau akan ditutup. "Kami sudah jenuh menunggu, tapi belum ada penyelesaian," kata Tiraun kepada Tempo News Room di Kantin Kantor Disnaker Sekupang. Dia mengaku bekerja di PT. Singacom selama 9 tahun. Selama ini, kata dia, pembayaran upah tidak ada masalah. Namun belakangan, pembayaran tersendat, bahkan pimpinan perusahaan kabur ke Singapura. "Ya, kami laporkan aja ke Depnaker untuk mencari penyelesaian," ujar ibu dari dua anak ini.Sementara itu, menurut Setia P. Tarigan, penasihat hukum pekerja PT. Singacom mengatakan, sebenarnya ketidakberesan pihak manajemen perusahaa telah mulai sejak 2002. Kala itu, upah pekerja sering dibayar terlambat. Yang paling parah sejak Mei 2004 hingga sekarang, upah pekerja tidak dibayar samasekali. Ketika pekerja menuntut upah, pihak manajemen pernah melelang barang milik perusahaan tersebut. Dari hasil lelang itu terkumpul Rp 138 juta, yang kemudian diganakan untuk membayar upah bagi 403-an. Pembayaran itu pun hanya 40 persen dari upah total. "Kami cuma minta pembayaran upah penuh dan Jamsostek saja," kata Setia P. Tarigan. Sementara itu, pekerja PT.Mc. Dermott juga menuntut kekurangan upah yang diberikan perusahaan sejak Desember 2003. Kekurangan pembayaran itu terjadi setelah perusahaan menaikkan upah pekerja. Perusahaan juga memecat para karyawannya. "Seharusnya pihak perusahaan memperhitungkan upah yang baru diterapkan ketika membayar pesangon pekerja," kata Saharbani, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (DPC FSP LEM SPSI) Batam kepada Tempo News Room. Menurut Saharbani total kekurangan pembayaran upah mencapai Rp 1 miliar untuk 123 pekerja. Di pihak lain, penasihat hukum PT. Mc Dermott, Cahyono kepada Tempo News Room mengatakan, hari ini ada sidang P4P dari Pusat untuk menentukan pembayaran itu. Tapi masih ada tuntutan pekerja yang perlu diperhitungkan sehingga bisa ada keseimbangan. "Nanti akan kami bicarakan, dan soal PHK itu sudah sesuai dengan ketentuan UU Tenaga Kerja," kata Cahyono. Soal besarnya tuntutan pekerja yang mencapai Rp 1 miliar itu, Cahyono enggan berkomentar. "Nanti saya cek dulu," tangkisnya.Firma Mapaung, Kepala Dinas Departemen Tenaga Kerja Kota Batam menjelaskan, pihaknya telah menganjurkan perusahaan untuk membayar, tapi tampaknya pihak perusahaan menunggu proses hukum. " Sebenarnya itu normatif saja," ujarnya.PT. Mc. Dermott adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak dibidang konstruksi rig (untuk mengebor minyak) di laut. Perusahaan ini menerima pekerja hampir 6.000-an pekerja ketika mendapat kontrak membangun kapal pengelola gas dari Natuna yang disebut Belanak Project. Kemudian pekerjaan hampir rampung, dan secara bertahap terjadi penguranan pekerja. Hanya saja, pekerja tidak puas hak karena mereka tidak dibayar. Rumbadi Dalle - Tempo News Room
Iklan
