Iklan
TEMPO Interaktif, Jember: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, melayangkan nota protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Rabu (18/8) siang. Nota protes ini merupakan adalah yang kesekian kali dilayangkan Panwaslu Jember kepada KPUD setempat.Pihak Panwaslu merasa, hingga saat ini KPU Jember tidak mengindahkan puluhan rekomendasi yang telah dikirimkan Panwaslu, terkait adanya pelanggaran baik administratif maupun pidana, yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) beberapa waktu lalu. "KPU sama sekali tidak merespon rekomendasi kami atas beberapa pelanggaran yang terjadi. Ini kan namanya pelecehan institusi," kata wakil ketua Panwaslu Jember Abdul Qodim Manembojo, kepada Tempo News Room, di ruang kerjanya, Rabu (18/8) siang.Menurutnya, Panwaslu telah mengirimkan sekitar 20 rekomendasi atas berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Seluruh rekomendasi tersebut merupakan sikap resmi Panwaslu, yang dibahas dalam sebuah rapat pleno Panwaslu. Selain itu, lanjutnya, seluruh rekomendasi tersebut juga dikirimkan secara resmi kepada KPU dengan ditandatangani pimpinan Panwaslu, serta dibubuhi stempel Panwaslu Jember.Namun, sambungnya, hingga saat ini KPU tidak pernah memberitahukan secara resmi tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu tersebut. "KPU hanya menyampaikan secara personal. Itu artinya KPU tidak memberikan jawaban formal atas rekomendasi Panwaslu," kata Qodim.Menurut Qodim, berdasar pada sikap KPU atas rekomendasi Panwaslu tersebut, pihaknya menilai kinerja KPU sangat buruk. Sehingga, pihaknya merasa perlu mengirimkan nota protes kepada KPU.Dengan tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu, hal ini berarti KPU, pada beberapa kasus, telah melegitimasi berbagai hal yang diduga cacat hukum. "Seperti permasalahan beberapa caleg bermasalah, kita telah beberapa kali merekomendasikan, tetapi tidak juga segera ditindaklanjuti," kata Qodim.Sementara itu, anggota KPU Jember M Eksan, menilai nota protes Panwaslu terhadap KPU tersebut salah alamat. Pasalnya, seluruh rekomendasi Panwaslu tersebut telah ditindaklanjuti KPU. "Sebaliknya, saya ingin Panwaslu membuktikan, rekomendasi mana yang tidak ditindaklanjuti KPU. Karena semua rekomendasi telah kita tidak lanjuti," kata Eksan.Menurutnya, terbitnya surat protes Panwaslu tersebut dikarenakan ketidaktahuan Panwaslu atas kinerja KPU. Bahkan, lanjutnya, soal caleg bermasalah yang selama ini terus diperkarakan Panwaslu, sebenarnya telah ditindaklanjuti KPU, dengan mengirimkan surat, dan meminta fatwa KPU Pusat atas permasalahan tersebut.Menurut Eksan, ketegangan hubungan antara KPU dan Panwaslu tersebut dikarenakan keterputusan komunikasi antara KPU dan Panwaslu. Seharusnya KPU dan Panwaslu mengadakan pertemuan reguler, untuk membicarakan berbagai permasalahan yang terjadi selama proses Pemilu.Secara kelembagaan, lanjutnya, KPU tidak memiliki keharusan untuk memberitahukan segala kegiatan KPU kepada Panwaslu. KPU kabupaten secara kelembagaan bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan Pusat. "Mungkin tidak adanya surat resmi kepada Panwaslu itu yang dianggap dengan tidak adanya tindak lanjut rekomendasi," kata Eksan.Menurut Eksan, seharusnya Panwaslu ikut pro aktif dalam ikut mengawasi proses Pemilu. Yakni, dengan ikut mengawasi logistik Pemilu, atupun pemutakhiran jumlah pemilih menjelang dilaksanakannya Pemilihan presiden (Pilpres) tahap II. "Jadi jangan hanya Caleg saja yang dimasalahkan. Itu kan namanya set back," tandasnya. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room
Iklan
