Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AMK DI Yogyakarta Dukung Pasangan SBY-Kalla

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Angkatan Muda Ka'bah (AMK) DI Yogyakarta akan memberikan suaranya kepada pasangan SBY-Kalla pada pilpres putaran kedua nanti. Dukungan AMK ini bertentangan dengan sikap politik organisasi induknya, DPP PPP, yang mendukung pasangan Mega-Hasyim pada pilpres putaran kedua. AMK siap menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan organisasi induknya. "Kalaupun DPP PPP akan memberikan sanksi, silakan saja. Yang jelas AMK tetap pendukung PPP. Walau dipecat sekalipun, kami tetap mendukung PPP," tegas salah seorang pengurus AMK DI Yogyakarta yang juga Pembina AMK Kota Yogyakarta, Bambang Haris, di depan sejumlah wartawan di Yogya, Kamis (19/8) siang. Saat menyampaikan pernyataan di depan wartawan, Bambang Haris didampingi belasan anggota AMK DI Yogyakarta dari berbagai daerah di DI Yogyakarta.Bambang Haris mengakui bahwa DPP PPP telah mengambil garis politik untuk mendukung pasangan Mega-Hasyim pada pilpres putaran kedua nanti. Ia juga mengaku telah mendengar pernyataan Ketua DPP PPP, Hamzah Haz, bahwa yang mendukung pasangan di luar Mega-Hasyim bukan warga PPP. Meski begitu, AMK DI Yogyakarta tetap pada sikapnya untuk mendukung pasangan SBY-Kalla."Apapun masalahnya, siapapun dia (Ketua DPP PPP), kami tetap warga PPP yang akan menyalurkan aspirasinya mendukung pasangan SBY-Kalla. Kalau elite politik melakukan koalisi, silakan saja. Kami yang di bawah ini punya aspirasi sendiri. Dalam hal ini, kami akan menyalurkan aspirasi kepada pasangan SBY-Kalla," tegas Bambang Haris.Menurut Bambang Haris, sikap politik yang diambil AMK DI Yogyakarta ini didasarkan atas Surat Edaran yang dikeluarkan DPW PPP DI Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2004. DPW PPP DI Yogyakarta dalam Surat Edarannya memberikan kebebasan kepada warga PPP DI Yogyakarta untuk memilih atau tidak memilih pasangan presiden-wakil presiden pada pilpres putaran kedua nanti.Bambang menambahkan, pernyataan dukungan AMK DI Yogyakarta terhadap pasangan SBY-Kalla ini sebenarnya sudah diambil sejak beberapa hari lalu. Namun, belakangan banyak masukan dari arus bawah yang mendukung sikap AMK DI Yogyakarta untuk mendukung pasangan SBY-Kalla. Dukungan itu di antaranya datang dari Komunitas Pedagang Kalilima Yogyakarta, Paguyuban Tukang Becak Yogyakarta, Komunitas Seniman Muslim Yogyakarta, dan beberapa organisasi lainnya."Mereka bahkan mendesak agar dukungan terhadap pasangan SBY-Kalla ini diformalkan dalam sebuah acara deklarasi. Berdasar desakan tersebut, kami memutuskan akan menggelar acara deklarasi dukungan terhadap pasangan SBY-Kalla ini di Kantor DPW PPP DIY, hari Sabtu nanti," jelas Bambang Haris.Bambang menambahkan, AMK DIY telah melayangkan surat kepada pasangan SBY-Kalla untuk hadir pada acara deklarasi tersebut. "Mudah-mudahan Pak SBY dan Pak Jusuf Kalla bisa menghadiri acara deklarasi ini. Yang jelas, arus bawah di DIY menginginkan sekali kehadiran Pak SBY. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung, bahwa rakyat butuh sandang pangan dan sekolah murah," tegas Bambang Haris.Heru CN - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

29 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

32 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

32 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

32 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

33 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

53 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

53 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.


Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

55 hari lalu

Perawat merapikan tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa di Rumah Sakkit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi menyiapkan fasilitas berupa tempat tidur dan tenaga profesional spesial psikiatri bagi calon legislatif (caleg) yang depresi akibat gagal terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 nanti. ANTARA/Hasrul Said
Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.


Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

20 Februari 2024

Penampilan Melly Goeslaw semakin unik dengan face shield yang bentuknya tak kalah unik hasil rancangan Rinaldy A Yunardi. Sebelumnya, Melly juga kerap mengenakan face shield dengan bentuk yang tak biasa dalam berbagai acara. Foto: Instagram
Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?