INDEF Minta RAPBN 2005 Diubah
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 yang dipaparkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 16 Agustus lalu dinilai penuh kontradiksi dan sangat spekulatif, sehingga pemerintahan baru harus mengubahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Direktur INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) M. Fadhil Hasan dan Direktur INDEF Iman Sugema pada saat konferensi pers di Universitas Paramadina Jakarta, Jumat (20/8).
Menurut Iman, RAPBN 2005 banyak mengandung unsur yang bertentangan dengan unsur lainnya. ”Setidaknya ada tiga faktor yang bersifat kontradiktif, yaitu ketidakkonsistenan antara asumsi suku bunga SBI dan inflasi, antara tax reform dan tax ratio, serta antara asumsi pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Presiden menetapkan asumsi angka inflasi sebesar 5,5 persen dan suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5 persen. Angka asumsi tersebut, menurut Iman, mengandung unsur spekulasi dan menimbulkan kontradiksi.
“Dikatakan sangat spekulatif karena asumsi tersebut tidak sesuai dengan tren yang akan terjadi dalam periode satu tahun ke depan,” kata dia. Dalam dunia global, jelasnya, terjadi kecenderungan peningkatan suku bunga internasional, terutama di negara maju, karena didorong oleh tekanan inflasi.
Sementara sumber kontradiksi antara inflasi dan suku bunga SBI adalah karena selisih antara kedua nilai tersebut sangat tipis, sehingga sulit untuk menetapkan angka suku bunga deposito.
Iman menjelaskan, suku bunga deposito harus dijaga di bawah suku bunga SBI untuk mendukung pemulihan sektor perbankan, namun di sisi lain harus di atas nilai inflasi agar tingkat suku bunga riil tetap positif.
“Jika suku bunga deposito mendekati nilai inflasi maka investor lebih cenderung ke valuta asing, sehingga nilai tukar rupiah bisa goyang. Namun jika mendekati SBI, maka interest margin perbankan akan semakin tertekan, akibatnya akan timbul gagasan untuk menaikkan suku bunga kredit. Jadi asumsi nilai inflasi dan suku bunga SBI tersebut bisa jadi kontra produktif,” jelasnya.
Iman memaparkan, ada satu hal yang paling aneh dalam RAPBN 2005, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,8 persen (2004) menjadi 5,4 persen (2005) yang hendak dicapai melalui pengetatan ikat pinggang dan belanja modal yang konstan.
“Lalu dari mana sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi? Jika jawabannya adalah dari konsumsi dan investasi swasta, berarti RAPBN 2005 tidak diciptakan untuk membuat kondisi yang lebih kondusif bagi dunia usaha,” tandasnya.
Berdasarkan analisis INDEF, belanja modal tidak mengalami peningkatan, yaitu hanya sebesar 2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). “Dari pengalaman 2000-2003, salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan investasi publik,” ujarnya.
Di lain sisi, konsumsi pemerintah secara konsisten mengalami peningkatan. ”Pada tahun 2000 konsumsi pemerintah hanya sebesar 6,7 persen dari PDB, namun di tahun 2003 mencapai 8,7 persen,” paparnya.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran akibat beban utang publik yang begitu besar ternyata tidak menyebabkan perbaikan di dalam tata pengelolaan uang negara. Pengeluaran konsumsi pemerintah terus meningkat tetapi justru belanja modal dan investasi publik tidak diperhatikan. “Kami nilai pemerintah kurang bijaksana dalam mengalokasikan anggaran,” kata Iman.
Sementara Fadhil menilai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintah saat ini tidak selaras. Kedua kebijakan tersebut dipatok sangat ketat dan rendah sehingga tidak realistis jika dihadapkan dengan kondisi bangsa saat ini.
Dalam kebijakan fiskal, pemerintah menargetkan penurunan defisit anggaran sebesar 0,4 persen, yaitu dari angka 1,2 persen (APBN 2004) menjadi 0,8 persen (RAPBN 2005), sementara kebijakan moneternya juga dipatok ketat.
Rina Rachmawati - Tempo News Room
