Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

INDEF Minta RAPBN 2005 Diubah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 yang dipaparkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 16 Agustus lalu dinilai penuh kontradiksi dan sangat spekulatif, sehingga pemerintahan baru harus mengubahnya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Direktur INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) M. Fadhil Hasan dan Direktur INDEF Iman Sugema pada saat konferensi pers di Universitas Paramadina Jakarta, Jumat (20/8). Menurut Iman, RAPBN 2005 banyak mengandung unsur yang bertentangan dengan unsur lainnya. Setidaknya ada tiga faktor yang bersifat kontradiktif, yaitu ketidakkonsistenan antara asumsi suku bunga SBI dan inflasi, antara tax reform dan tax ratio, serta antara asumsi pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran, jelasnya.Dalam pemaparannya, Presiden menetapkan asumsi angka inflasi sebesar 5,5 persen dan suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5 persen. Angka asumsi tersebut, menurut Iman, mengandung unsur spekulasi dan menimbulkan kontradiksi. Dikatakan sangat spekulatif karena asumsi tersebut tidak sesuai dengan tren yang akan terjadi dalam periode satu tahun ke depan, kata dia. Dalam dunia global, jelasnya, terjadi kecenderungan peningkatan suku bunga internasional, terutama di negara maju, karena didorong oleh tekanan inflasi.Sementara sumber kontradiksi antara inflasi dan suku bunga SBI adalah karena selisih antara kedua nilai tersebut sangat tipis, sehingga sulit untuk menetapkan angka suku bunga deposito. Iman menjelaskan, suku bunga deposito harus dijaga di bawah suku bunga SBI untuk mendukung pemulihan sektor perbankan, namun di sisi lain harus di atas nilai inflasi agar tingkat suku bunga riil tetap positif. Jika suku bunga deposito mendekati nilai inflasi maka investor lebih cenderung ke valuta asing, sehingga nilai tukar rupiah bisa goyang. Namun jika mendekati SBI, maka interest margin perbankan akan semakin tertekan, akibatnya akan timbul gagasan untuk menaikkan suku bunga kredit. Jadi asumsi nilai inflasi dan suku bunga SBI tersebut bisa jadi kontra produktif, jelasnya.Iman memaparkan, ada satu hal yang paling aneh dalam RAPBN 2005, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,8 persen (2004) menjadi 5,4 persen (2005) yang hendak dicapai melalui pengetatan ikat pinggang dan belanja modal yang konstan. Lalu dari mana sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi? Jika jawabannya adalah dari konsumsi dan investasi swasta, berarti RAPBN 2005 tidak diciptakan untuk membuat kondisi yang lebih kondusif bagi dunia usaha, tandasnya.Berdasarkan analisis INDEF, belanja modal tidak mengalami peningkatan, yaitu hanya sebesar 2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dari pengalaman 2000-2003, salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan investasi publik, ujarnya. Di lain sisi, konsumsi pemerintah secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 konsumsi pemerintah hanya sebesar 6,7 persen dari PDB, namun di tahun 2003 mencapai 8,7 persen, paparnya. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran akibat beban utang publik yang begitu besar ternyata tidak menyebabkan perbaikan di dalam tata pengelolaan uang negara. Pengeluaran konsumsi pemerintah terus meningkat tetapi justru belanja modal dan investasi publik tidak diperhatikan. Kami nilai pemerintah kurang bijaksana dalam mengalokasikan anggaran, kata Iman.Sementara Fadhil menilai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintah saat ini tidak selaras. Kedua kebijakan tersebut dipatok sangat ketat dan rendah sehingga tidak realistis jika dihadapkan dengan kondisi bangsa saat ini. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah menargetkan penurunan defisit anggaran sebesar 0,4 persen, yaitu dari angka 1,2 persen (APBN 2004) menjadi 0,8 persen (RAPBN 2005), sementara kebijakan moneternya juga dipatok ketat.Rina Rachmawati - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

21 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

23 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

23 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

32 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

Anggota TKN Prabowo-Gibran diberi jabatan komisaris BUMN menuai sejumlah kritikan. Apa saja kritikannya?