Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat Recall Empat Kadernya di DPRD Jember

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jember: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Jember memutuskan untuk menarik (recall) empat kadernya yang kini menjadi anggota legislatif di DPRD Jember melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Kebijakan tersebut diambil menyusul penolakan keempatnya untuk menyetorkan gajinya sebesar 90 persen gajinya kepada partai."Kita sudah siapkan 4 calon pengganti mereka. Pelaksanaannya menunggu pembentukan Dewan Kehormatan DPRD yang segera diresmikan," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember, Ir. Gunawan Sutedjo, kepada Tempo News Room, Selasa (24/8) siang.Gunawan menambahkan, Partai Demokrat menilai, kadernya yang saat ini terpilih menjadi anggota Dewan periode 2004-2009 itu dianggap tidak loyal kepada partai. "Buktinya, mereka enggan memikirkan kelangsungan partai bentukan capres Susilo Bambang Yudhoyono ini setelah bisa duduk di kursi legislatif. Mereka lupa bahwa yang mengantarkan duduk di kursi empuk itu adalah Partai Demokrat," tandasnya.Pihak DPC juga tetap bersikukuh bahwa keharusan menyetorkan gaji sebesar 90 persen dari gaji resmi yang diperoleh kadernya adalah hal yang wajar. Sebab seluruh setoran yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk kepentingan partai, seperti membangun kantor dan konsolidasi kader. "Jangan dibayangkan menjadi anggota Dewan itu seperti kerja di perusahaan. Ini partai politik baru yang masih butuh dana besar untuk bisa eksis," tegasnya.Gunawan juga menjelaskan bahwa sebagai anggota dewan mereka akan menerima banyak fasilitas yang nilainya jauh lebih besar dari gaji resmi. Misalnya uang sidang, uang kunjungan atau fee berbagai proyek yang diajukan oleh pihak eksekutif. "Itu jumlahnya besar dan cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Semua orang tahu soal itu," ungkapnya.Salah satu anggota Dewan asal Partai Demokrat, Firman Setyawan menilai, penolakan atas kebijakan partainya itu bukan merupakan bentuk pembangkangan. "Saya hanya mencoba meluruskan kebijakan partai yang tidak proporsional. Masa sikap seperti itu sudah disebut kader yang tidak loyal?" tanya legislator muda yang akrab disapa Ferry ini.Atas kebijakan partainya itu, Ferry malah menuding sebagai keputusan yang kebablasan. Sebab itu sama saja dengan menyuruh para kadernya untuk ikut menyuburkan proses korupsi. Penolakan yang sama juga dilakukan tiga koleganya, yakni Mohammad Sholeh, Moh.Saleh, dan Saptono Yusuf.Sebagai bentuk protesnya, Selasa (24/8) pagi, Ferry mencabut surat kesediaannya untuk menghibahkan 90 persen gajinya ke partai. Saat menandatangani pernyataan itu, dia merasa terpaksa. Menurut Ferry, jumlah yang masuk akal untuk diberikan kepada partai adalah sebesar 30 sampai 50 persen dari gaji resmi. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.