Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pastika Dicalonkan Masuk Kabinet Mega

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Made Mangku Pastika disebut-sebut sebagai calon anggota kabinet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Pastika direncanakan mengisi salah satu pos kabinet bidang hukum."Ini hasil pembicaraan para ketua partai (pendukung Megawati)," kata Pramono kepada wartawan seusai deklarasi Koalisi Kebangsaan, yang terdiri dari Partai Golkar, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera, di Denpasar, Bali, kemarin. Pastika menambah sejumlah nama yang telah disebutkan Taufiq Kiemas, suami Mega, sehari sebelumnya. Saat meresmikan Mega Center, Rabu (25/8), Taufiq menyebut empat nama yang, menurut dia, akan menjadi menteri, yakni Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, anggota Komisi Nasional HAM Achmad Ali, serta ekonom Sri Mulyani Indrawati dan Mari Elka Pangestu.Azyumardi dikabarkan menjadi calon Menteri Pendidikan Nasional, Achmad Ali sebagai Menteri Kehakiman, dan Pastika menjadi Jaksa Agung. Sri Mulyani masuk nominasi calon Menteri Koordinator Perekonomian, dan Mari E. Pangestu di salah satu pos bidang ekonomi.Pramono menyatakan, nama-nama itu merupakan hasil pembicaraan para ketua partai anggota Koalisi Kebangsaan. Kendati begitu, ia menambahkan, pembicaraan kini masih berfokus pada kriteria calon menteri. Salah-satunya, calon anggota kabinet harus profesional, merupakan figur yang diterima publik dan pasar, serta memiliki kemampuan di bidangnya. Dimintai komentar tentang pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, pesaing Mega di putaran kedua, bahwa kursi Menteri Agama akan diberikan kepada orang Nahdhatul Ulama, Pramono menilainya sebagai bukan hal yang luar biasa. Sudah menjadi fatsoen politik, katanya, siapa pun presidennya, pasti akan mengangkat Menteri Agama dari nahdliyin.Mangku Pastika mengaku tidak mengerti bahwa namanya disebut sebagai calon anggota kabinet. "Apalah saya ini. Saya hanya seorang polisi," kata mantan ketua tim investigasi kasus pengeboman di Bali, 12 Oktober, itu sembari tertawa. "Jadi, saya tidak tahu soal-soal seperti ini."Ia mengaku belum pernah dihubungi baik oleh Mega maupun pengurus PDIP untuk membahas susunan kabinet. Karena itu, ia menyatakan belum bisa berkomentar lebih banyak. Ia hanya bisa menjamin, "tawaran" kubu Mega ini tidak akan mempengaruhi sikap netral lembaganya pada putaran kedua pemilihan presiden. Azyumardi dan Achmad Ali berkali-kali selalu menyatakan bahwa mereka bersedia dan tidak ada masalah bila ditunjuk menjadi anggota kabinet Mega. Sri Mulyani dan Mari Pangestu, yang kini bermukim di luar negeri, belum bisa dihubungi.Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui telah ada pembicaraan nama-nama calon anggota kabinet, tapi masih bersifat normatif. Karenanya, ia membantah bahwa partainya sedang melakukan politik dagang sapi dengan PDIP. "Koalisi yang kami bangun dalam rangka kepentingan lebih besar, yakni kabinet yang stabil didukung mayoritas DPR," tuturnya.Dari kubu Yudhoyono, calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku sudah menyiapkan 50 nama calon pengisi kabinetnya. Nama-nama itu, kata dia, akan diseleksi lebih lanjut untuk mencari yang terbaik. Ia menolak menyebutkan nama-nama para calon itu. "Yang pasti," katanya, "mereka berasal dari berbagai elemen, termasuk parpol."Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra memastikan, Yudhoyono tidak akan mengumumkan susunan kabinetnya sebelum 20 September. Berbeda dengan Kalla, salah satu ketua umum partai pengusung Yudhoyono itu menyatakan belum ada pembicaraan tentang hal ini.Yusril menyatakan, tidak ada kewajiban bagi calon presiden untuk mengumumkan kabinetnya sebelum pemilu. "Itu akan kurang baik bagi tradisi pemilihan presiden mendatang," katanya.Susunan kabinet, kata Yusril, baru akan dibicarakan oleh Yudhoyono, Kalla, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Edi Sudrajat, serta dirinya setelah jelas pemenang pemilihan presiden. Ia berjanji tetap berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di kabinet Mega.l rofiqi/sapto/budi s/rana/uria
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat bersepda di area Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?


Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

15 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Tempo/Defara
Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.


Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

16 hari lalu

Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso
Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.


Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

16 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui usai acara deklarasi dukungan Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024. Kedua Ormas itu mendukung kembali dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. TEMPO/Yohanes Maharso
Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.


Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

17 hari lalu

Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah kader Partai Golkar pada Pilkada Serentak 2024. Acara ini diadakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu, 6 April 2024. Tempo/Defara
Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.


Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

20 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai melepas bantuan kemanusiaan pemerintah untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.


Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

25 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.


Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

25 hari lalu

Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato (tengah) menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo (kiri) di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.


Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

32 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

33 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.