Infografis
Koalisi Kebangsaan Susun Struktur Organisasi
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Kebangsaan membentuk struktur organisasi yang melibatkan partai-partai pendukungnya. Di tingkat tertinggi, dibentuk Dewan Koalisi Kebangsaan yang beranggotakan empat ketua umum partai pendukung utama koalisi, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Ruyandi Hutasoit.
Akbar menjelaskan, Dewan Koalisi bertugas merumuskan kebijakan strategis koalisi. “Struktur serupa juga akan dibentuk di daerah-daerah,” ujarnya usai pertemuan Koalisi Kebangsaan di kediaman Megawati, Jakarta, Jumat (27/8).
Rapat Koalisi Kebangsaan kali ini dihadiri hampir semua ketua umum partai yang mendukung koalisi, kecuali Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Zaenudin MZ yang tidak hadir. Selain keempat ketua umum partai, tampak hadir juga Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa R. Hartono. PBR sendiri hanya diwakili salah satu ketuanya, Bursah Zarnubi.
Sejumlah petinggi partai juga tampak hadir. Dari Golkar, misalnya, tampak Bomer Pasaribu, Setyo Novanto, Rully Chaerul Azwar dan Budi Harsono. Dari PPP ada Alimarwan Hanan, Chozin Chumaedy, Yunus Yosfiah dan Endin AJ Soefihara. Sementara dari PDIP tampak Soetardjo Soerjogoeritno dan Pramono Anung.
Di bawah Dewan Koalisi, dibentuk Pendukung Koalisi yang beranggotakan Zaenuddin MZ, R. Hartono dan Sukmawati. Untuk menjalankan fungsi pengarah kebijakan dibentuk Komite Pengarah yang beranggotakan sekretaris jenderal keempat partai.
Untuk menjalankan organisasi koalisi dibentuk Komite Pelaksana yang diketuai Mohammad Hatta dari Golkar dengan wakil Pramono Anung. Di bawah Komite Pelaksana terdapat lima bidang yang meliputi bidang pemenangan pemilu, pemerintahan, lintas fraksi, kelembagaan dan program perjuangan politik rakyat.
Dengan struktur partai yang tersebar hingga seluruh Indonesia, Akbar yakin Mega-Hasyim akan meraih suara lebih dari 50 persen. Dari sekitar 400 kabupaten/kotamadya, paling tidak Koalisi Kebangsaan telah mengusai 270 di antaranya.
Untuk memenangkan pemilu, koalisi akan terus mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Megawati selama tiga tahun terakhir. Selain itu, koalisi juga akan melakukan kampanye tandingan atas kampanye kelompok status quo yang diarahkan tim Yudhoyono-Kalla kepada Koalisi Kebangsaan. “Siapa bilang hanya mereka yang anti-KKN,” kata Akbar.
Adapun sumber pembiayaan sosialisasi kepada basis konstituen masing-masing partai, kata Akbar, ditanggung masing-masing partai. Namun untuk urusan logistik kampanye, seperti bendera, kaos, topi dan pin ditanggung bersama-sama melalui koalisi.
Pada kesempatan itu Akbar kembali melontarkan harapannya agar Wiranto menyesuaikan sikap politiknya dengan keputusan Golkar mendukung Mega-Hasyim. Seperti diketahui, hari ini, menurut rencana, Wiranto akan menyampaikan sikap politiknya dalam pemilu nanti. “Saya tunggu saja,” kata Akbar.
Sapto P. - Tempo News Room





