Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD Tangerang Didesak Kembalikan Mobil

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Tangerang: Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tangerang mendesak agar pemerintah bisa bersikap tegas terhadap sebagian mantan anggota DPRD yang hingga kini belum mengembalikan kendaraan dinas milik pemerintah. "Pemkab Tangerang mestinya menarik kembali kendaraan itu, bupati sudah mengeluarkan surat penarikannya. Jika dalam tenggang waktu tertentu belum juga dikembalikan, pemkab bisa melapor ke polisi," ujar Ketua Tangerang Government Watch Toni Wismantoro, Senin (30/8).Menurut dia, apabila surat penarikan kendaraan sudah dilayangkan dan hal ini diulangi sempai tiga kali tapi belum digubris, maka bisa saja pihak terkait di pemkab melaporkan mantan anggota dewan ke polisi. Sebab, tambah dia, jika para mantan anggota legislatif tetap menguasai kendaraan itu secara tanpa hak, mereka bisa dilaporkan dengan dugaan melakukan penggelapan aset negara.Afip Pilianto, Ketua LSM Gerakan Cinta Damai (Gracida), menyatakan, apapun alasannya sembilan kendaraan tersebut tetap merupakan aset daerah yang harus diamankan. Protes kelompok masyarakat terhadap masalah itu juga disuarakan Ketua Komite Nasional Indonesia (PK-KNPI) Kecamatan Curug, Ahyani. Dia meminta agar mereka segara mengembalikan kendaraan tersebut. Alasanya, para mantan dewan itu sudah cukup selama lima tahun menikmati fasilitas rakyat. "Kalau mereka masih punya hati nurani, menurut saya sebaiknya kendaraan itu dikembalikan saja," kata Ahyani.Saat ini, sekitar sembilan mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, empat diantaranya bekas pimpinan DPRD, belum memulangkan kendaraan dinas ketika mereka masih menjabat sebagai anggota dewan. Semestinya, kendaraan milik negara itu diserahkan setelah tidak lagi duduk di lembaga legislatif.Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo News Room, jumlah pemegang mobil inventaris tersebut, ternyata bukan hanya lima orang seperti yang diberitakan sebelumnya. Ternyata sembilan mantan anggota wakil rakyat periode 1999-2004 belum memulangkan.Menurut seorang yang terpilih kembali sebagai anggota dewan, Ozi Saeroji mengakui jika banyak rekannya yang belum memulangkan kendaraan dinas itu. Tapi menurut dia, hal ini bukanlah tanggung jawab secara kelembagaan, tapi perorangan. "Kalau saya secara administratif telah mengembalikan," kata Ozi.Mantan ketua DPRD Dadang Kartasasmita, kepada Tempo News Room, Sabtu (28/8) mengakui, dari dua mobil dinas yang ada padanya satu telah dikembalikan, sedangkan satu lagi, sedan Corolla, masih digunakannya. Mobil yang sudah diserahkan ke Bagian Perlengkapan Pemkab Tangerang berupa Kijang Kirsta Nopol 7318 CQ. Kendaraan tersebut kini dipergunakan wakil Ketua DPRD sementara Arif Wahyudi. "Saya berjanji akan segera memulangkan secepatnya," kata Dadang.Salah seorang mantan anggota DPRD lainnya, Suryadi juga tidak menampik jika dikatakan dirinya belum mengembalikan kendaran inventaris tersebut. "Mobil itu tidak saya pakai, ada di rumah. Saya akan kembalikan, cuma belum tahu apakah mengembalikanya ke Setwan atau ke Bagian Perlengkapan," ujarnya. Joniansyah - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

10 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

15 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

24 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

24 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

26 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

27 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.


Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

29 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta siap untuk mengambil langkah dalam memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungli di Rutan KPK.


Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

31 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

DPR, DPRD dan DPD adalah lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD dan DPD?


Gedung DPRD Garut Sepi usai Pemilu 2024, Demo Guru Honorer Tak Diterima Anggota Dewan

35 hari lalu

Suasana sidang paripurna dengan agenda mengesahkan pemakzulan Bupati Aceng Fikri di Gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Jumat (1/2). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Gedung DPRD Garut Sepi usai Pemilu 2024, Demo Guru Honorer Tak Diterima Anggota Dewan

Gutu honorer gagal bertemu para wakil rakyat karena tak ada satupun anggota DPRD Garut berada di tempat.