Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar dan PDIP Tolak Tandatangani Kontrak Politik

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya:Dua partai politik elemen Koalisi Kebangsaan, Golkar dan PDIP menolak menandatangani kontrak politik yang dibuat oleh Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Jatim dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Senin (31/8) di Gedung DPRD Jawa Timur. Alasannya konsep dalam kontrak politik tak realistik, dengan menuntut anggaran pendidikan sampai 30 persen dan biaya pendidikan gratis. Konsep kontrak politik itu berisi antara lain tuntutan dewan melakukan pengawasan, evaluasi dan pengaturan yang demokratis terhadap Program Subsidi Bantuan Minimal Pendidikan Dasar (PSBMP) serta memproses bentuk-bentuk segala praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dunia pendidikan. Serta mengevaluasi dan mereformasi segala organ birokrasi pendidikan dan sejenisnya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Persatuan Guru Negeri (PGRI). Mereka juga menuntut ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 30 persen. Menanggapi permintaan mahasiswa dan elemen masyarakat itu Edy Wahyudi, perwakilan dari Fraksi Partai Golkar mengatakan tidak sepakat dengan konsep anggaran pendidikan sampai 30 persen dan pendidikan dasar gratis dari SD-SLTA. "Yang kita sepakati biaya pendidikan 18 persen sebesar Rp 360 miliar. Tuntutannya 30 persen dan gratis Itu tak mampu kita laksanakan. Kita-kita ini dipaksa tandatangan untuk menandatangani yang kita tak mampu," kata Edy.Karena itu Fraksi Golkar tambah Edy, meminta waktu untuk mempelajari tuntutan itu. Ia mengakui pihaknya komitmen memperjuangkan anggaran pendidikan sampai 20 persen seperti diamanatkan dalam undang-undang. "Teman-teman ini belum mempelajari APBD secara keseluruhan. Bahwa persoalan pembangunan di Jatim bukan hanya melulu pendidikan, bahwa kita komit untuk pendidikan ya, tapi tak bisa semuanya diserahkan disana," paparnya.Adi Mawardi - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi

2 hari lalu

Tangkapan layar-Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, Prof. Ganefri dalam sosialisasi SNBP yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Hari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi

Jumlah pendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024 mencapai 702.312 siswa.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

5 hari lalu

Peluncuran program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) fase ketiga, pada 21Maret 2024 di Jakarta. Ini merupakan kemitraan pendidikan antara Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

Program INOVASI fase ketiga merupakan kemitraan bidang pendidikan antara kedua negara untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan murid SD.


Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

6 hari lalu

Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, Suradi (20) bersama pasangannya dan keluarga berdoa usai prosesi pernikahan di kantor Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur, Kamis 12 Maret 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak menjadi priortias Pemerintah karena dampaknya ke kesetaraan gender


Ditjen Bimas Hindu Serahkan 9 SK Peralihan Pasraman ke Widyalaya

7 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Serahkan 9 SK Peralihan Pasraman ke Widyalaya

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, menyerahkan 9 Surat Keputusan atau SK Peralihan Pasraman menjadi Pendidikan Widyalaya, di Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 18 Maret 2024.


Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

16 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

19 hari lalu

Mahasiswa Deakin University, Australia mengikuti kelas budaya dan Bahasa Indonesia di UII selama sepekan. uii.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris membuka kampus luar negeri pertamanya di Bandung


Groundbreaking Keenam IKN untuk Proyek Pendidikan, JIS Masuk Pertama

20 hari lalu

Presiden Jokowi pada acara groundbreaking Nusantara Intercultural School (NIS) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (01/11/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Groundbreaking Keenam IKN untuk Proyek Pendidikan, JIS Masuk Pertama

Otorita IKN mengungkapkan groundbreaking keenam di Ibu Kota Nusantara IKN pada Mei tahun ini ditargetkan untuk proyek pendidikan


Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

21 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

KJMU dan KJP Plus merupakan sebuah program strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan mutu pendidikan.


Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

21 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).