DPR: Cabut Izin Masuk Importir Sapi Bakalan
Kamis, 2 September 2004 19:29 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kamis, 2 September 2004 19:29 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu
1 jam lalu
Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang
4 jam lalu
PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
18 jam lalu
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
22 jam lalu
PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
1 hari lalu
RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak
1 hari lalu
Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya
1 hari lalu
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya
1 hari lalu
Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa
1 hari lalu
DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.
Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar
1 hari lalu
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.