Iklan
TEMPO Interaktif, Solo:Kepolisian Wilayah Surakarta meneruskan pengusutan dugaan korupsi APBD 2003 sebesar Rp 9,8 miliar yang dilakukan DPRD Kota Solo. Kamis (2/9), lima mantan anggota DPRD periode 1999-2004 akan diperiksa untuk menambahi keterangan yang telah diberikan lima anggota lain yang diperiksa sebelumnya. Kelimanya, masing-masing Hasan Mulachella dan Darsono (PPP) serta Budi Prayitno, Kusuma Wijaya dan Joko Santosa (PDIP).Menurut Kapolwil Surakarta, Kombes Abdul Madjid keterangan kelima orang tersebut dimaksudkan untuk melengkapi hasil pemeriksaan lima saksi lainnya yang diperiksa pada hari Senin (30/8) lalu. Dari hasil evaluasi sementara yang dilakukan, tim penyidik mendapatkan kemajuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota Dewan periode 1999-2004 diketahui bahwa beberapa anggota dewan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. "Beberapa anggota dewan yang diperiksa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik," kata Kapolwil ketika dihubungi Kamis (2/9).Meski disebutkan telah ada kemajuan dari penyidikan dugaan korupsi tersebut, namun Kapolwil menyebutkan 44 anggota dewan periode 1999-2004 masih tetap berstatus sebagai saksi. Dia menolak untuk berandai-andai mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi tersangka bekas wakil rakyat tersebut. "Nanti dong, setelah pemeriksaan selesai. Kami tetap pegang asas praduga tak bersalah" ujar Madjid.Sementara itu, kelima orang yang akan menjalani pemeriksaan hari ini menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan. Mereka berkeyakinan tidak ada yang salah dalam APBD 2003 termasuk pos belanja lain-lain sebesar Rp 9,8 miliar yang diduga sebagai penyimpangan. Menurut Hasan Mulachella yang menjadi Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD periode 1999 - 2004 apabila terjadi penyimpangan maka sejak awal seharusnya sudah ada koreksi dari pihak eksekutif. "Kenyataannya, kan, sampai dengan APBD 2003 selesai tidak ada koresksi, pertanggungan jawab walikota juga sudah diterima. Bagi saya, ini masalah kecil menyangkut perbedaan persepsi menyikapi APBD 2003, saya pasti akan datang untuk memberikan keterangan kepada polisi," ujar Hasan.Sementara itu pengusutan terhadap dugaan korupsi oleh wakil rakyat juga dilakukan Kejaksaan Negeri Klaten. Sejumlah anggota anggota DPRD 1999-2004 akan dipanggil untuk dimintai keterangan perihal kunjungan kerja fiktif ke Bali dengan anggaran Rp 200 juta untuk membiayai 45 anggota anggota DPRD Klaten. Meski akhirnya yang berangkat tercatat hanya 22 anggota namun seluruh uang saku yang disediakan ternyata diambil termasuk yang tidak berangkat. "Surat pemanggilan sudah disiapkan, ujar Kajari Klaten, Siswoyo. Imron Rosyid - Tempo News Room
Iklan
