Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon wakil presiden Hasyim Muzadi berharap pemerintah segera menerapkan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, segera diterapkan sebagai undang-undang lex spesialis atau undang-undang khusus dalam menyelesaikan perkara hukum yang berkaitan dengan perkara jurnalistik. Termasuk dalam kasus Tempo yang sekarang ini menjadi sorotan publik."Meski belum menggunakan undang-undang pers tapi saya berharap kasus Tempo berakhir dengan kemenangan akan kebebasan pers dan bukan sebaliknya kemunduran bagi kebebasan pers," ujar Hasyim Muzadi, ketika menerima Delegasi Organisasi Wartawan Internasional (International Federation Of Journalist (IFJ)), di Media Centre Mega-Hasyim, Taman Patra Raya, Kuningan Jakarta, Selasa (7/9).Didampingi Koordinator Koalisi Anti Kriminalis Pers (KAKaP) Akuat Supriyanto, Delegasi IFJ diwakili James Nolan (IFJ Australia), Suranjith Hewamanna (IFJ Srilanka), Roby Alampai (Southeast Press Alliation(SEAPA Bangkok), Prangtip (Thailand Journalist Assosiation). Dalam penjelasannya, Hasyim menyatakan, untuk menggunakan undang-undang pers sebagai lex spesialis sebenarnya tidaklah sulit. Sebab, dikatakan Hasyim sebelumnya sudah ada yurisprudensi karena kasus pers di Kota Bandung, pernah diselesaikan dengan menggunakan undang-undang pers. "Dengan begitu, sebenarnya pemerintah dapat mendorong penggunaan undang-undang pers," kata dia. Kepada delegasi IFJ, Hasyim juga menjelaskan, di Indonesia sebenarnya kebebasan pers sudah mulai dirasakan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kebebasan pers yang tidak mudah untuk merebutnya tersebut, menuntut dia tidak boleh surut dan bahkan kembali kemasa lalu dimana pers selalu dikekang dan dibatasi oleh penguasa saat itu. Hasyim menegaskan, penyelesaian kasus wartawan tidak diselesaikan dengan cara-cara pengadilan mengadili seorang kriminal. Sebab, kewajiban pers, menurut dia, justru memberikan informasi yang benar dan independen kepada masyarakat.Namun begitu, Hasyim mengingatkan bahwa kebebasan bagi pers bukan berarti bebas menilai. Karenanya, dalam memberitakan sebuah informasi, seyogyanya pers juga mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan menghormati privasi orang lain. Jika antara pers dan pemerintah bisa bekerjasama pada aspek-aspek tersebut, maka harkat kebebasan pers menurut Hasyim, akan benar-benar tercapai. "Satu sisi pemerintah mendorong kebebasan pers dan di sisi lain pers melakukan kontrol terhadap pemerintah," kata Hasyim. Hasyim juga mengingatkan, agar pers tetap independen, karena untuk bisa menjadi pers yang independen bukan hal yang mudah. Selain tarik menarik kepentingan yang cukup kuat, masyarakat juga akan dengan obyektif memandang yang mana pers independen dan mana yang tidak. Jika terpilih menjadi wakil presiden bersama Megawati, Hasyim Muzadi berjanji akan mendorong terciptanya kebebasan pers. Dia juga berjanji untuk mendesakkan undang-undang pers sebagai undang-undang khusus untuk penyelesaian hukum bagi persoalan pers.Delegasi IFJ dalam kesempatan tersebut menyatakan, kehadiran mereka merupakan bagian dari dukungan terhadap Tempo yang saat ini terancam. Ancaman dipenjarakannya wartawan Tempo dinilai tidak hanya ancaman semata-mata terhadap Tempo, juga ancaman bagi pers di Indonesia dan internasional.Ecep S Yasa - Tempo News Room
Iklan
