Iklan
TEMPO Interaktif, Palembang: Bekas Ketua DPRD Provinsi Sumatra Selatan Adjis Saip terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis dua tahun penjara serta membayar biaya perkara Rp 10 ribu . Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Sugeng Ahmad Djudi, Rabu (15/9) dalam perkara yang melibatkan bekas Ketua DPRD Priode 1998-2004.Menurut majelis hakim, Adjis Saip terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri karena memerintahkan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otoritasi) kepada Abdul Shobur (bekas Sekwan DPRD) untuk mencairkan dana Rp 7,5 miliar untuk dana operasional anggota DPRD. Padahal dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh terdakwa dan anggota dewan lainnya dipakai sebagai uang muka pembelian rumah Rp 25 juta di Komplek Jakabaring dan sisanya untuk kepentingan pribadi. "Dari fakta-fakta dn saksi-saksi unsur memperkaya diri sendiri dan penyalagunaan wewenang memenuhi unsur kebenaran," ujar Sugeng.Seperti dakwaan dan tuntutan, jaksa penuntut umum Thaharudin, Royana Thoib dan Setyo Utomo menjerat Adjis dengan UU Korupsi. Dakwaan primer pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Subsider pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.Dalam sidang ini majelis hakim yang beranggotakan Hasan Basri, Marihot Hutafea, Antonius Wijaya dan Marsup berpendapat dakwaan primer tidak terbukti, namun untuk dakwaan subsider, majelis berpendapatan dapat terbukti hingga yang bersangkutan dikenakan hukuman 2 tahun penjara. Keputusan ini, kata Sugeng telah mempertimbangkan, usia terdakwa yang sudah tua, sopan selama sidang, kooperatif dan mengakui adanya pembagian uang tersebut. Sedangkan yang memberatkan terdakwa, adalah sebagai Ketua DPRD mestinya ia menjadi panutan semua orang untuk mengawasi jalannya pemerintah. Terdakwa juga dinilai sudah merusak citra DPRD sebagai institusi.Mestinya Keputusan vonis terhadap tersangka Adjis Saip sudah dibacakan majelis hakim pada 30 Agustus 2004 lalu. Karena majelis belum siap, sidang pembacaan vonis akhirnya ditunda sampai hari ini (15/9). Proses persidangan terhadap Adjis Saip sendiri menghabiskan waktu sembilan bulan. Jaksa mendakwa Adjis Saip semasa menjabat Ketua DPRD Sumsel bersama terdakwa lainnya, Abdul Shobur saat itu menjabat Sekwan yang kini Asisten I Pemrop Sumsel -- pada 27 Januari 2003 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Sebagai ketua DPRD, terdakwa memerintahkan Abdul Shobur selaku Sekwan mengajukan permintaan Surat Keputusan Otoritasi (SKO) kepada gubernur. Isi permintaan itu supaya gubernur mengeluarkan dana operasional untuk pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp 7,5 miliar dengan perincian masing-masing anggota berjumlah 75 orang mendapat Rp 100 juta.Berselang tiga hari, biaya operasional dicairkan. Kemudian sesuai perintah terdakwa, uang itu oleh bendaharawan rutin dibagikan kepada anggota dewan. Tetapi satu orang dari 75 anggota dewan, Yuswar Hidayatullah dari Partai Keadilan menolak pembagian dana operasional tersebut.Usai pembacaan, majelis hakim menawarkan kepada terdakwa untuk memikirkan langkah selanjut selama 1minggu, apakah menerima atau tidak, keputusan ini. "Saya akan banding," ujar Adjis Saip. Usai persidangan, Adjis enggan berkomentar atas keputusan ini, dia tampak terburu-buru masuk ke ruangan untuk mendaftarkan diri mengajukan banding.Sementara itu pengacaranya, Dahlan Kadir mengatakan siap mengajukan banding. Dia mengingatkan, dewan itu kepemimpinanya bersifat kolektif, artinya dilakukan secara bersama-sama. Selain itu perintah SKO itu sifatnya meminta. "Kalau meminta, kan terserah yang mau ngasih diberi atau tidak, ternyata Rosihan (bekas Gubernur terdahulu) langsung memberikan dan tanda tangan sehingga cair dana tersebut," kilah Dahlan. Arif Ardiansyah - Tempo
Iklan
