MUI Bantah Edarkan Pengharaman SBY-Kalla

TEMPO Interaktif, Malang:Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah telah mengeluarkan edaran yang isinya fatwa haram memilih pasangan SBY-Kalla dalam pemilu presiden putaran kedua yang beredar di Jawa Timur. Bantahan tersebut disampaikan Ketua MUI Jawa Timur, KH Achmad Masduki Mahfud, saat pelantikan pengurus MUI Kabupaten Malang di pendopo Kabupaten Malang, Kamis (16/9). "Itu selebaran gelap. MUI tak pernah mengeluarkannya." Menurut KH Achmad Masduki Mahfud, edaran gelap tersebut beredar sejak seminggu lalu di seluruh kota di Jawa Timur. Ia mengetahui adanya edaran tersebut setelah ada laporan dari pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya. Edaran tersebut ditandangani pengurus MUI Pusat, Prof Dr Umar Shihab dan Din Syamsudin. "Saya langsung menanyakan kebenaran edaran tersebut ke pengurus MUI Pusat," ujarnya.Mendapat laporan tersebut, ungkap KH Masduki Mahfud, pengurus MUI Pusat langsung meneliti edaran tersebut. Ternyata edaran tersebut palsu. Apalagi Prof Dr Umar Shihab dan Din Syamsudin juga membantah telah menandatangani fatwa tersebut. KH Masduki Mahfud mengaku telah menghubungi pengurus MUI di daerah-daerah untuk mengklarifikasi edaran tersebut. Pihaknya juga sudah mengadakan identifikasi pelaku, namun hingga kini belum berhasil ditemukan. "Sulit menemukan pelakunya. Jangankan menangkap, mengetahui ciri-cirinya saja belum," ujarnya. MUI juga telah menyebarkan surat resmi ke masyarakat yang isinya pernyataaan bahwa edaran itu palsu. Atas beredarnya buku yang mendiskreditkan SBY-Kalla, KH Masduki Mahfud secara pribadi meminta pihak kepolisian segera mengadakan pengusutan dan menarik buku-buku itu dari peredaran. "Karena buku itu menyesatkan," katanya. Untuk sementara MUI belum bersikap mengenai keberadaan buku itu karena hingga saat ini masalah tersebut belum dibicarakan dalam rapat resmi MUI. Bibin Bintariadi - Tempo