Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Di hadapan Sidang Majelis di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (23/9), Presiden Megawati Soekarnoputri memaparkan, kebijakan ekonomi yang telah dijalankannya selama tiga tahun memerintah. Menurut Megawati, masalah pokok di bidang ekonomi yang dihadapi kabinet gotong royong sejak awal dibentuk adalah tidak terkendalinya fluktuasi nilai tukar rupiah, amat besarnya hutang pemerintah dan belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional. "Ini berdampak pada meluasnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan serta daya beli masyarakat. Kurangnya dukungan prasarana, gangguan ketertiban dan keamanan serta ketidak-pastian hukum juga mengurangi investasi," kata Presiden Megawati. Untuk itu, pemerintahannya kemudian melakukan langkah stabilitasi fiskal dan perbaikan ekonomi makro serta memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Lewat kebijakan itu, menurut Presiden, sampai akhir 2003 gejolak nilai tukar rupiah dapat ditekan dan indeks harga saham gabungan juga menguat, diikuti turunnya inflasi dan suku bunga. "Kemajuan ini perlu dilanjutkan dengan penerapan kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan terencana," katanya. Presiden Megawati juga mencontohkan membaiknya indikator-indikator makro lainnya, seperti defisit anggaran yang pada 2000 sebesar 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 2,1 persen PDB pada 2003 dan tahun ini direncanakan turun menjadi 1,2 persen PDB. Rasio pinjaman pemerintah pada 2000 sebesar 100 persen PDB juga turun menjadi 70 persen pada 2003 dan tahun ini rasio pinjaman itu, direncanakan sebesar 60 persen. "Kesinambungan fiskal ini sudah mampu memrpekuat stabilitas ekonomi makro," kata Presiden Megawati.Saat ini, lanjut Presiden Megawati, pendapatan rata-rata perkapital penduduk Indonesia sudah kembali mencapai US$ 1.000. Pendapatan ini sama dengan tingkat yang dicapai pada 1997.Bagja Hidayat - Tempo
Iklan
