Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

'Pertarungan' Antarkelompok Berlanjut di MPR

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: "Pertarungan" antara Koalisi Kebangsaan dan kelompok nonkoalisi berlanjut dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk sementara, kelompok nonkoalisi unggul setelah mereka mampu menggolkan upaya pembahasan perubahan aturan komposisi pimpinan.Kesepakatan untuk membahas perubahan ini dicapai pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Ahad malam. "Selanjutnya, akan dibentuk panitia ad hoc untuk membahas materi perubahan," kata Agung, sebelum mengetukkan palu sidangnya.Pada sidang itu, enam fraksi langsung menyatakan setuju terhadap perubahan yang diusulkan DPD, yakni PPP, Bintang Pelopor Demokrasi, PAN, PKS, DPD, dan Demokrat. Tiga fraksi lainnya, yaitu PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar, hanya menyatakan siap mengubah tata tertib. PDIP dan Golkar merupakan unsur Koalisi Kebangsaan. Sementara itu, sejumlah partai yang langsung menyatakan setuju merupakan kelompok procalon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan saat pemilihan Ketua DPR menjagokan Endin A.J. Soefihara (PPP).Wakil dari Fraksi DPD, La Ode Ida, menyatakan, Tata Tertib MPR mengatur bahwa setiap anggota MPR memilih empat calon pimpinan. DPD usul agar tata tertib ini disempurnakan menjadi "pimpinan MPR terbagi sama rata komposisinya, yaitu dua DPD dan dua DPR".Atas persetujuan sebagian besar fraksi, Agung yang bertindak sebagai pemimpin sementara MPR, menyatakan bahwa perubahan tata tertib perlu dibicarakan dalam pertemuan gabungan. Abdillah Toha dari PAN menolak dan meminta perubahan langsung dilakukan oleh panitia ad hoc agar tidak bertele-tele.Agun Gunanjar Sudarsa dari Golkar menepis alasan itu. Menurut dia, kerja yang lama bukan berarti menghambat, demi keinginan taat prosedur. Pembentukan panitia ad hoc, kata dia, hanya bisa dilakukan dalam rapat gabungan. Cukup lama para wakil rakyat itu berdebat. Hatta Radjasa dari PAN lalu usul agar pimpinan sementara MPR menetapkan dulu perlu tidaknya perubahan tata tertib. Setelah disetujui, materi persetujuan diserahkan kepada panitia ad hoc yang dibentuk melalui rapat gabungan. Rapat akhirnya diskors untuk dilakukan rapat gabungan antara pimpinan sementara MPR dan pimpinan fraksi-fraksi.Rapat gabungan memutuskan bahwa jumlah anggota panitia ad hoc adalah 35 orang. Perinciannya, DPD 7, Golkar 7, PDIP 6, PPP 3, Demokrat 3, PAN 3, PKB 3, PKS 2, dan Bintang Pelopor Demokrasi 1. Masa kerja panitia ini ditetapkan mulai Ahad pukul 22.00 WIB sampai maksimal Senin pukul 19.00.Di sela-sela sidang, seorang politikus PAN menyebutkan, alotnya perdebatan mengenai tata tertib ini merupakan lanjutan pertarungan antara kubu Koalisi Kebangsaan dan nonkoalisi. Pertarungan sebelumnya telah terjadi pada perebutan Ketua DPR, yang dimenangkan kelompok koalisi dengan terpilihnya Agung Laksono."Pertarungan" riil akan berlangsung saat penentuan perwakilan DPR untuk dibawa ke pemilihan pimpinan MPR. Koalisi, menurut sumber, telah menyiapkan dua paket skenario. Skenario pertama, pasangan Sutjipto (PDIP) dan Theo Sambuaga (Golkar). Kedua, Sutjipto dan Khofifah Indar Parawansa (PKB).Adapun kubu nonkoalisi, menurut sumber lainnya, menyiapkan satu perwakilan PKS dan A.M. Fatwa (PAN). PKS awalnya mengajukan Irwan Prayitno, tetapi kemudian berubah menjadi Hidayat Nur Wahid, presiden partai itu. Namun, belakangan, Hidayat pun diubah menjadi Ketua Dewan Syuro PKS Rahmat Abdullah.Kelompok nonkoalisi ini berharap, PKB solid mendukung paket PKS-Fatwa ini. Menurut Hatta Radjasa, kubunya khawatir PKB tetap bermain di "dua kaki" seperti yang mereka lakukan ketika pemilihan pimpinan DPR. "Peluang kami sangat tergantung pada PKB, dan ini sulit mengukurnya," kata Hatta. Berbeda dengan DPR, kelompok DPD dikabarkan sudah satu suara. Lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia itu akan mencalonkan Aksa Mahmud (Sulawesi Selatan). Jika usulan perubahan tata tertib disetujui dan ada dua unsur DPD dalam pimpinan MPR, nama Aida Ismet (Bengkulu) kabarnya telah disiapkan.istiqomatul/fajar wh/martha warta
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

6 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

7 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

7 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

7 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

9 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kendaraan niaga listik pada pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Industri kendaraan niaga mencatat produksi sebesar 215.000 unit dengan penjualan domestik sebesar 200.000 unit tahun lalu. Kinerja ekspor kendaraan niaga juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Di mana pada tahun 2023 nilai ekspor sebesar 437 juta dolar AS, naik 33 persen dari tahun 2022 yang tercatat 328 juta dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.


Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berswafoto dengan anggota partai usai menghadiri acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri, namun Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan capres Prabowo Subianto.


Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

11 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

11 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.