Permintaan PPP Duduk di Kabinet Dinilai Tidak Masuk Akal

TEMPO Interaktif, Solo: Permintaan PPP untuk mendapatkan jatah tiga kursi di kabinet pemerintahan SBY-Kalla dinilai kader PPP sendiri sebagai sesuatu yang masuk akal. Tokoh senior PPP Solo yang selama ini mendukung SBY, Mudrick M Sangidu menyatakan permintaan jatah tersebut semakin membuktikan bila elite partai tersebut sangat opurtunistik dan hanya memikirkan kekuasaan untuk pribadi mereka sendiri. "Kok enak sekali minta jatah kursi menteri wong mereka ndak mau mendukung kok,"ujar Mudrick, Selasa (5/10). Sebelumnya, salah seorang Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan menyatakan harapannya agar presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono mengakomodasi tiga tokoh PPP dalam kabinetnya kelak. Alasannya, PPP ikut menyokong pemerintahan yang akan datang di parlemen. Mudatsir mengkalim pembicaraan informal antara partainya dengan tim Yudhoyono soal pembagian kursi di kabinet tersebut pun sudah dilakukan. Menurut Mudrick, alasan bahwa PPP akan memberikan dukungan kepada pemerintahan melalui parlemen juga dinilainya sebagai sesuatu yang aneh dan terkesan dicari-cari. Oleh karena itu, dirinya berharap SBY tidak perlu memperhatikan permintaan elite PPP yang hanya mengejar kekuasaan . Menurut Koordinator PPP se Eks Karesidenan Surakarta ini, PPP seharusnya tidak bersikap meminta-minta seperti itu dan siap sedia menanggung resiko tidak duduk di pemerintahan. "Dari dulu kader di bawah sudah memperingatkan agar PPP tidak membuat keputusan mendukung Mega, kenyataannya mereka nekat dan malah bergabung dengan Koalisi Kebangsaan. Tetapi begitu calonnya kalah mereka sekarang berbalik, malah minta jatah kursi menteri. Tidak masuk akal mereka itu," tandasnya.Imron Rosyid - Tempo