Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Purnomo Serahkan Kasus Korupsi Pada Hukum

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada proses hukum yang berlaku. Kita serahkan kasus tersebut pada proses hukum, katanya di Jakarta, Rabu (6/10). Purnomo mengaku mendengar adanya kasus korupsi di departemen yang dia pimpin melalui pemberitaan di Koran Tempo. Segera setelah itu Poernomo mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah kita cek memang pihak kepolisian tengah melakukan klarifikasi kasus ini, ingat baru tahap klarifikasi, jelasnya.Sebagaimana diberitakan Koran Tempo, Selasa (5/10), Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah meminta penjelasan dugaan korupsi sebesar Rp 14 miliar yang terjadi di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihak kepolisian menduga telah terjadi penggelembungan dalam audit pembangkit listrik yang dilakukan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi pada 2003.Purnomo tidak ingin buru-buru menindak anak buahnya yang diduga terlibat kasus korupsi. Menurut dia, kalau memang ada kasus korupsi di jajarannya, semua itu harus diklarifikasi dulu sebelum dibawa ke pengadilan. Kita tidak bisa buru-buru, karena ini baru tahap klarifikasi, katanya.Poernomo menjelaskan, dirinya pernah melaporkan kepada DPR bahwa selama empat tahun kepemimpinannya, dirinya tidak pernah menerima laporan dari BPK, BPKP dan Irjen tentang adanya kasus dugaan korupsi di departemen tersebut. selama empat tahun ini tidak ada masalah, jelasnya. Erwin Dariyanto - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Purnomo Yusgiantoro: RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen Berdasar UU

5 Juni 2021

mantan Menteri ESDM, sekaligus mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Optimalisasi Pengelolaan Energi Untuk Menjamin Ketahanan Energi Nasional, Senin, 15 Juni 2015, di gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan, Jawa Tengah.Komunika Online.
Purnomo Yusgiantoro: RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen Berdasar UU

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro menilai Indonesia masih membutuhkan migas untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.


Bangun PLTN untuk Suplai Listrik, Jokowi Disarankan Survei Ulang

29 November 2019

mantan Menteri ESDM, sekaligus mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Optimalisasi Pengelolaan Energi Untuk Menjamin Ketahanan Energi Nasional, Senin, 15 Juni 2015, di gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan, Jawa Tengah.Komunika Online.
Bangun PLTN untuk Suplai Listrik, Jokowi Disarankan Survei Ulang

Usul pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir sempat digagas pemerintah 15 tahun silam dengan mengambil titik lokasi di kawasan Gunung Muria.


Mantan Menteri ESDM Ini Sebut PR Ahok di Pertamina Berat

28 November 2019

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryoatmojo saat acara penyerahan surat keputusan (SK) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 25 November 2019. Dalam acara tersebut Ahok menerima surat keputusan (SK) terpilihnya dia sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). ANTARA
Mantan Menteri ESDM Ini Sebut PR Ahok di Pertamina Berat

"Ingat ya, dia (Ahok) posisinya komisaris, bukan direksi."


Tiga Tahun Purnomo Yusgiantoro Center, Akan Luncurkan Buku

22 Juni 2019

Purnomo Yusgiantoro dan keluarga dalam acara peringatan tiga tahun Yayasan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Kantor PYC, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 22 Juni 2019. (PYC)
Tiga Tahun Purnomo Yusgiantoro Center, Akan Luncurkan Buku

Mantan Menteri ESDM dan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro akan meluncurkan buku sebagai peringatan tiga tahun Purnomo Yusgiantoro Center (PYC)


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.