Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menghapus biaya komitmen dalam setiap pinjaman untuk tahun ini dan tahun depan. Permintaan ini disampaikan dalam sidang tahunan IMF/Bank Dunia pada 2 dan 3 Oktober 2004 lalu, di Washington DC Amerika Serikat.Hal ini dikemukakan oleh Kepala Pusat Kerjasama Keuangan Internasional Departemen Keuangan Marwanto, di Jakarta, Kamis (7/10). Dalam sidang itu, Marwanto terpilih sebagai International Development Agencies Borrower Representatives untuk konstituen Asia Timur Pasifik. Menurut Marwanto, permintaan itu dibahas dalam pertemuan International Development Association (IDA) Replenishment ke-14 di Washington. Pemerintah Indonesia, kata Marwanto, meminta asosiasi tersebut menghapuskan biaya komitmen, debt sustainability dan proyek regional. Biaya komitmen mulai diterapkan lembaga peminjam sejak tahun ini, atas sejumlah pinjaman yang belum ditarik. "Negara peminjam menuntut lembaga keuangan nasional membatalkan biaya itu, karena akan menjadi beban negara peminjam," ujar Marwan menjelaskan. Besarnya biaya komitmen atas pinjaman yang belum ditarik itu, sebesar 0,5 persen untuk tahun 2004 dan 0,35 persen untuk tahun 2005. Biaya komitmen tersebut dibebankan kepada 13 negara anggota, yaitu Kamboja, Indonesia, Kiribati, Laos, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Samoa, Solomon Island, Timor Leste, Tonga, Vanuatu dan Vietnam. Marwanto menjadi juru bicara lima negara yang diwakilinya, yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Tonga dan Vietnam. Menurut Marwanto, penghapusan biaya komitmen ini menjadi penting karena besarnya hibah dan pijaman bagi setiap negara berkembang untuk tiga tahun kedepan, besarnya alokasi pertahun, ditentukan pada pertemuan ini. "Jika Indonesia bisa meyakinkan negara donor, Indonesia akan memperoleh pinjaman yang lebih besar dari alokasi sebelumnya, khususnya bila bisa mencapai asumsi high case scenario," katanya. Pertemuan Replenishment ke-14 ini, akan berakhir sampai Juni 2005. Dalam pertemuan Replenishment itu, hadir sembilan wakil negara peminjam untuk mendengarkan usulan dari negara-negara yang meminta pinjaman. Sejak 2002, negara-negara berkembang dilibatkan dalam pertemuan ini. Marwanto mejelaskan, IDA Replenishment merupakan lembaga keuangan internasional pada grup Bank Dunia yang memberikan bantuan hibah dan pinjaman sangat lunak kepada negara anggotanya. Negara-negara yang meminjam, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 0,75 persen pertahun dengan jangka waktu pengembalian sangat panjang yaitu antara 20- 40 thn. Bagja Hidayat - Tempo
Iklan
