Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Minta Bank Dunia Hapuskan Biaya Komitmen Pinjaman

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menghapus biaya komitmen dalam setiap pinjaman untuk tahun ini dan tahun depan. Permintaan ini disampaikan dalam sidang tahunan IMF/Bank Dunia pada 2 dan 3 Oktober 2004 lalu, di Washington DC Amerika Serikat.Hal ini dikemukakan oleh Kepala Pusat Kerjasama Keuangan Internasional Departemen Keuangan Marwanto, di Jakarta, Kamis (7/10). Dalam sidang itu, Marwanto terpilih sebagai International Development Agencies Borrower Representatives untuk konstituen Asia Timur Pasifik. Menurut Marwanto, permintaan itu dibahas dalam pertemuan International Development Association (IDA) Replenishment ke-14 di Washington. Pemerintah Indonesia, kata Marwanto, meminta asosiasi tersebut menghapuskan biaya komitmen, debt sustainability dan proyek regional. Biaya komitmen mulai diterapkan lembaga peminjam sejak tahun ini, atas sejumlah pinjaman yang belum ditarik. "Negara peminjam menuntut lembaga keuangan nasional membatalkan biaya itu, karena akan menjadi beban negara peminjam," ujar Marwan menjelaskan. Besarnya biaya komitmen atas pinjaman yang belum ditarik itu, sebesar 0,5 persen untuk tahun 2004 dan 0,35 persen untuk tahun 2005. Biaya komitmen tersebut dibebankan kepada 13 negara anggota, yaitu Kamboja, Indonesia, Kiribati, Laos, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Samoa, Solomon Island, Timor Leste, Tonga, Vanuatu dan Vietnam. Marwanto menjadi juru bicara lima negara yang diwakilinya, yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Tonga dan Vietnam. Menurut Marwanto, penghapusan biaya komitmen ini menjadi penting karena besarnya hibah dan pijaman bagi setiap negara berkembang untuk tiga tahun kedepan, besarnya alokasi pertahun, ditentukan pada pertemuan ini. "Jika Indonesia bisa meyakinkan negara donor, Indonesia akan memperoleh pinjaman yang lebih besar dari alokasi sebelumnya, khususnya bila bisa mencapai asumsi high case scenario," katanya. Pertemuan Replenishment ke-14 ini, akan berakhir sampai Juni 2005. Dalam pertemuan Replenishment itu, hadir sembilan wakil negara peminjam untuk mendengarkan usulan dari negara-negara yang meminta pinjaman. Sejak 2002, negara-negara berkembang dilibatkan dalam pertemuan ini. Marwanto mejelaskan, IDA Replenishment merupakan lembaga keuangan internasional pada grup Bank Dunia yang memberikan bantuan hibah dan pinjaman sangat lunak kepada negara anggotanya. Negara-negara yang meminjam, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 0,75 persen pertahun dengan jangka waktu pengembalian sangat panjang yaitu antara 20- 40 thn. Bagja Hidayat - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

13 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Dampak Serangan Houthi, Volume Perdagangan Lewat Terusan Suez Anjlok hingga 50 Persen

20 hari lalu

Sebuah kapal kargo melintasi Terusan Suez baru setelah upacara peresmian di Ismailia, Mesir, 6 Agustus 2015. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Dampak Serangan Houthi, Volume Perdagangan Lewat Terusan Suez Anjlok hingga 50 Persen

Volume perdagangan lewat Terusan Suez turun hingga 50 persen dalam dua bulan pertama 2024 akibat serangan Houthi.


Apa Itu SPT Tahunan?

20 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

21 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

23 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.


OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

24 hari lalu

Pengacara OC. Kaligis bersama nasabah gagal bayar Jiwasraya lainnya mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

Pengacara sekaligus nasabah PT Asuransi Jiwasraya, OC Kaligis, mendatangi kantor pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.