Pemerintahan SBY Diminta Cabut Darurat Sipil di Aceh
Jumat, 8 Oktober 2004 14:40 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) dan Organisasi Perempuan Aceh Demokrati (ORPAD) meminta , pemerintahan baru mencabut darurat sipil dan menarik seluruh pasukan TNI /Polri dari Aceh. "Aceh merupakan salah satu daerah yang memilih SBY sampai 83 persen suara dari jumlah pemilih yang terdaftar. Besarnya SBY akibat kekecewaaan akibat pemerintahan sebelumnya yang banyak berjanji tapi tidak pernah ditepati," kata Thamrin Ananda Ketua Komite Sentral Organisasi FPDRA di KONTRAS, Jumat (8/10).Menurut Thamrin, besarnya jumlah suara yang diberikan Aceh untuk SBY, menuntut SBY menjadikan persoalan Aceh menjadi agenda penting dalam masa 100 hari pemerintahannya. Dalam 100 hari pemerintahan tersebut, diharapkan mewujudkan Aceh menjadi keadaan yang normal seperti sebelumnya, tanpa ada status darurat dengan menarik pasukan TNI/Polri. FPDRA bersama ORPAD menawarkan tahapan yang ditempuh pemerintah SBY dalam 100 hari. Tahapan pertama, de-eskalasi konflik, "tahapan ini merupakan tahapan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menurunkan aktifitas bersenjata. Apalagi, selain pemerintah telah berhasil mereduksi kekuatan GAM sampai 90 persen," kata Thamrin. Dia beranggapan tahapan ini adalah tahapan penting untuk menuju penyelesaian Aceh secara damai dan demokratis. Muhamad Fasabeni - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif
8 September 2023
Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif
Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy sebut 2 senpi jenis M-16 yang diserahkan warga Pidie pekan lalu masih aktif.
Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan
25 Juni 2023
Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan
Bukti pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Rumoh Geudong dirobohkan. Berikut peristiwa sejarah yang terjadi di Rumah Geudong.
Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan
14 Februari 2023
Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan
Pilot Susi Air dikabarkan masih disandera KKB. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sempat menyatakan darurat sipil diberlakukan di Papua.
Bagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Bagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.
Gagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Gagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?
Di Indonesia, darurat sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
4 Fakta tentang Wacana Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua
12 Februari 2023
4 Fakta tentang Wacana Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, saat ini situasi Papua dalam status darurat sipil menyusul penyanderaan TPNPB-OPM
KontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
11 Februari 2023
KontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR soal darurat sipil di Papua berbahaya bagi kemanusiaan.
18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh
29 Desember 2021
18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh
Jurnalis RCTI, Sory Ersa Siregar tewas dalam konflik bersenjata di Aceh pada 29 Desember 2003.
Mahfud Md Jelaskan Pemerintah Tak Kepikiran Terapkan Darurat Sipil di Papua
19 Mei 2021
Mahfud Md Jelaskan Pemerintah Tak Kepikiran Terapkan Darurat Sipil di Papua
Menkopolhukam Mahfud Md menuturkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hanya kelompok kecil. Label teroris disebut hanya untuk individu.
Komnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi
1 April 2020
Komnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil.
![Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengkonfirmasi telah membakar pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa, 7 Februari 2023 [istimewa]](https://statik.tempo.co/data/2023/02/07/id_1179215/1179215_720.jpg)
