Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Sulit Terima Pengunduran Sutarto

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebagian besar fraksi di DPR menyatakan sulit menerima pengunduran diri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Mereka pun menyarankan agar pembahasan soal ini dilakukan setelah Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden.Hal itu diungkapkan para pemimpin fraksi, ketika dihubungi Tempo melalui telepon kemarin. Pembahasan pengunduran diri Sutarto dan usulan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengajukan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai pengganti akan dilakukan pimpinan DPR dan pimpinan 10 fraksi, siang ini."Pengunduran diri Pak Endriartono terjadi pada sisa waktu Presiden Megawati yang sangat pendek. DPR akan kesulitan melakukan penggantian, karena prosesnya tidak sederhana dan tidak boleh dilakukan tergesa-gesa," kata Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif kemarin di Solo, Jawa Tengah. Zaenal menyatakan, partainya akan meminta Sutarto tetap pada posisinya dulu. Jika tetap mau mundur, katanya, sebaiknya diajukan kepada presiden baru. "Toh, waktunya tinggal beberapa hari saja," tuturnya. Sutarto mengajukan permintaan mundur kepada Presiden pada 24 September lalu. Hingga kini, ia belum menjelaskan alasannya. Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin pekan lalu mengatakan, Sutarto berhak minta mundur karena telah dua kali diperpanjang masa dinasnya serta telah selesai mengawal reformasi (Koran Tempo, 9/10). Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untung Wahono menyatakan, partainya baru membahas masalah ini tadi malam. Secara pribadi ia menyesalkan peristiwa ini terjadi di akhir pemerintahan Megawati. Ia menganggap, secara administrasi tidak pas jika DPR membahas masalah ini sekarang. "Jika bisa dilanjutkan, akan lebih baik bila Panglima TNI tetap dijabat Pak Sutarto," kata Ketua Fraksi yang memiliki 45 kursi di DPR ini.Max Sopacua, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat yang memiliki 58 kursi DPR, menyatakan, fraksinya baru akan membahas pengunduran diri Sutarto dan usulan pengangkatan Ryamizard pada rapat pagi ini. Ia menambahkan, DPR sebaiknya membahas soal ini setelah Susilo Bambang Yudhoyono dilantik. "Kami mengimbau sebaiknya Panglima TNI bertahan dulu," katanya.Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Ahmad Farhan Hamid berpendapat senada. Ia bahkan meminta masalah ini dibahas setelah terbentuk komisi-komisi di DPR. Setelah terbentuk, katanya, komisi yang membidangi masalah pertahanan harus memanggil Sutarto untuk meminta penjelasan tentang alasan yang sebenarnya. "Ia harus memberikan klarifikasi agar tidak muncul informasi yang simpang siur," kata mantan Ketua Fraksi Reformasi ini.Menurut Farhan Hamid, partainya yang memiliki 53 kursi DPR tidak mempermasalahkan figur Ryamizard sebagai calon pengganti Sutarto. Ia menilai, Ryamizard pun merupakan tentara yang profesional. "Ia bahkan 'terganggu' dengan usulan Megawati untuk menjadikannya sebagai Panglima TNI saat ini karena saya yakin Yudhoyono pun akan memilihnya," kata Farhan.Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, DPR akan meminta klarifikasi tentang alasan mundurnya Sutarto. "Kenapa timing-nya seperti ini?" katanya. "Kalau bisa ditunda, sebaiknya ditunda saja."Pendapat berbeda dinyatakan Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Hatta. Ia berharap, DPR sepakat untuk melakukan proses penggantian Panglima TNI secepatnya. Karena komisi-komisi belum terbentuk, katanya, proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan Presiden dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Pembahasan soal ini, Hatta melanjutkan, akan dilakukan oleh pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Dari hasil pembahasan, menurut dia, dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. "Prosesnya tidak boleh stagnan, walaupun dalam hitungan jam, karena ini jabatan strategis," katanya.Sekjen PDI Perjuangan Sutjipto mengaku belum mengetahui ihwal mundurnya Panglima TNI. "Saya belum tahu ada surat itu," katanya. purwanto/anas syahirul/budi s
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gelar RUPSLB Hari Ini, Bos Garuda Pastikan Tak Ada Copot-Pasang Direksi dan Komisaris

27 Desember 2022

Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bercorak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat dipamerkan di akun media sosial maskapai plat merah tersebut. Instagram
Gelar RUPSLB Hari Ini, Bos Garuda Pastikan Tak Ada Copot-Pasang Direksi dan Komisaris

Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan dalam RUPSLB pada hari ini tidak akan ada agenda pergantian direksi dan komisaris perseroan.


Rekam Jejak Tuhiyat yang Diangkat Heru Budi jadi Dirut Baru MRT Jakarta

26 Oktober 2022

Dirut MRT Jakarta, Tuhiyat. Twitter/@Mrt Jakarta
Rekam Jejak Tuhiyat yang Diangkat Heru Budi jadi Dirut Baru MRT Jakarta

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Tuhiyat sebagai Dirut PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Seperti apa rekam jejak Tuhiyat?


Rekam Jejak Winarto yang Ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

18 Agustus 2022

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto. ancol.com
Rekam Jejak Winarto yang Ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

RUPST Pembangunan Jaya Ancol hari ini memutuskan merombak seluruh jajaran direksi perseroan. Bagaimana rekam jejak para direktur perseroan tersebut?


Seluruh Direksi Pembangunan Jaya Ancol Diberhentikan, Tom Lembong: Penyegaran untuk Perbaikan

18 Agustus 2022

Logo baru Ancol. TEMPO/Hilman
Seluruh Direksi Pembangunan Jaya Ancol Diberhentikan, Tom Lembong: Penyegaran untuk Perbaikan

RUPST PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang digelar hari ini memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran direksi BUMD tersebut.


Eks Pejabat BI Ini Didapuk jadi Komisaris Utama OVO Gantikan Mirza Adityaswara

7 Agustus 2022

Dyah NK Makhijani. Linkedin
Eks Pejabat BI Ini Didapuk jadi Komisaris Utama OVO Gantikan Mirza Adityaswara

Eks pejabat Bank Indonesia (BI), Dyah NK Makhijani, didapuk menjadi komisaris utama PT Visionet International (Ovo).


Erick Thohir Tanggapi Pengunduran Diri TGB dari Wakil Komisaris BSI

7 Agustus 2022

Menteri BUMN Erick Thohir ditemui di sela-sela seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DKI Jakarta bertajuk
Erick Thohir Tanggapi Pengunduran Diri TGB dari Wakil Komisaris BSI

Menteri Erick Thohir angkat bicara menanggapi Tuan Guru Bajang (TGB) yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama BSI.


Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Kimia Farma, Ada Nama Wiku Adisasmito

12 Mei 2022

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi Klinik Kimia Farma di Jakarta, 23 Februari 2022. Dok. Kimia Farma
Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Kimia Farma, Ada Nama Wiku Adisasmito

Erick Thohir resmi merombak jajaran direksi dan komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Terjadi pergantian nomenklatur dan perampingan jumlah direksi.


Terkini Bisnis: Budi Karya Rombak Pejabat Eselon I, IKN Disebut Kota 10 Menit

11 Mei 2022

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Webinar memperingati 1 tahun pelayanan KRL Solo-Jogja bertema
Terkini Bisnis: Budi Karya Rombak Pejabat Eselon I, IKN Disebut Kota 10 Menit

Berita terkini bisnis hingga Rabu siang ini dimulai dari Menteri Budi Karya Sumadi yang melantik sejumlah pejabat eselon I di Kemenhub.


Budi Karya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Dirjen Perhubungan Udara Diganti

11 Mei 2022

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan kuliah umum saat Dies Natalis I Politeknik Tempo, Sabtu 26 Februari 2022. (Foto tangkapan layar)
Budi Karya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Dirjen Perhubungan Udara Diganti

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik tiga pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Siapa saja mereka?


Abdee Slank Komisaris Telkom, Erick Thohir: Masak Musisi Tak Boleh Naik Kelas?

2 Juni 2021

Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal sebagai Abdee Slank resmi ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Keputusan itu diumumkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2020 yang digelar pada hari ini, Jumat, 28 Mei 2021. Foto/Instagram
Abdee Slank Komisaris Telkom, Erick Thohir: Masak Musisi Tak Boleh Naik Kelas?

Erick Thohir menanggapi adanya pro kontra soal penunjukan Abdee Slank menjadi komisaris independen Telkom.