Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Didesak Segera Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan prinsip-prinsip human rights accountability. "Kami menolak bila penyelesaiannya dilakukan dengan langkah-langkah yang mengingkari prinsip tersebut," ungkap Direktur Eksekutif Elsam Ifdhal Kasim dalam konferensi persnya hari ini Selasa (12/10) di kantor Kontras. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dianggap sangat penting dalam upaya bangsa ini membangun demokrasi dan memutus siklus imunitas. Selain itu, kewajiban tersebut menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM berat rezim orde baru.Dalam konferensi pers bersama beberapa LSM, Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, dalam pidato politik, Yudhoyono tidak menempatkan agenda penyelesaian HAM masa lalu sebagai prioritas. Ia juga mengatakan pihaknya sadar bahwa SBY akan mengalami posisi dilematis, karena tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM massa lalu. Untuk itu ia mengharapkan pemerintahan SBY mengangkat orang yang tepat sebagai jaksa agung. Karena kebanyakan kasus pelenggaran HAM banyak yang terhenti di Kejaksaan Agung.Sementara itu Direktur Eksekutif Demos Asmara Nababan mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM seharusnya ditentukan jangka waktunya. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tanpa pengungkapan kebenaran sama juga rekonsiliasi semu. "Ada tidaknya rekonsiliasi, hak korban harus dipenuhi," katanya. Maria Ulfah - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sikap Menteri Jokowi hingga Indef Soal Seruan Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu 2024

10 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sikap Menteri Jokowi hingga Indef Soal Seruan Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu 2024

Ekonom Indef menilai rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024 penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.


Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Mbak Pon dan Wiji Thukul dalam unggahan Wahyu Susilo. Foto : Instagram/wahyususilo
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.


Cerita JK Soal Nelson Mandela dan Rekonsiliasi Aceh

25 September 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam diskusi Tuft University,  Massachusettes, Boston, 21 Setember 2018. Foto/Setwapres RI
Cerita JK Soal Nelson Mandela dan Rekonsiliasi Aceh

JK mengatakan sosok Nelson Mandela menginspirasi bansa Indonesia.


Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Dikecam karena Kaitkan IPK dengan Penuntutan
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.


Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Kiri-Kanan: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan (KKP), Zulficar Mochtar; Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat; dan Hakim Mahkamah Agung, Surya Jaya dalam konferensi pers The International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.


Rekonsiliasi Islam dan Kristen dalam The Imam and The Pastor

7 Oktober 2017

Pendiri sekolah perempuan untuk ibu-ibu korban konflik di Poso, Lian Gogali  saat diskusi bersama ibu-ibu di pantai Imbo, Madale, Poso Utara, Sulawesi tengah, (24/7). Tempo/Aditia Noviansyah
Rekonsiliasi Islam dan Kristen dalam The Imam and The Pastor

Jalan damai umat Islam dan Kristen dalam film The Imam and The Pastor bisa ditiru untuk rekonsiliasi damai konflik berbasis agama di Indonesia.


Wiranto Tolak Rekonsiliasi, Yusril: Belum Sikap Resmi Pemerintah

22 Juni 2017

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. Wiranto menegaskan penjelasannya kali ini tidak dimaksudkan untuk menyerang seseorang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wiranto Tolak Rekonsiliasi, Yusril: Belum Sikap Resmi Pemerintah

Menkopolhukam Wiranto menolak adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI dan pemerintah, Yusril Ihza Mahendra menganggap itu belum sikap resmi pemerintah.


Yusril: Saya Negosiator Rekonsiliasi GNPF MUI dengan Pemerintah

22 Juni 2017

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2017. Tempo/Irsyan Hasyim
Yusril: Saya Negosiator Rekonsiliasi GNPF MUI dengan Pemerintah

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya bukan pengacara GNPF MUI, tapi negosiator antara GNPF MUI dan pemerintah.


Rizieq FPI Ingin Rekonsiliasi, Yusril Ihza: Formulasinya Abolisi

22 Juni 2017

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditemui seusai sidang permohonan pencabutan pemanduan pelantikan pimpinan DPD oleh MA di PTUN, Jakarta Timur, 24 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
Rizieq FPI Ingin Rekonsiliasi, Yusril Ihza: Formulasinya Abolisi

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia punya sejarah melakukan rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok berseberangan.


100 Hari Pertama, Anies-Sandi Dorong Rekonsiliasi dan Komunikasi  

2 Juni 2017

Ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, melakukan pemaparan visi misi di hadapan SKPD di Balai Kota DKI, 2 Juni 2017. Friski Riana
100 Hari Pertama, Anies-Sandi Dorong Rekonsiliasi dan Komunikasi  

Sudirman mengatakan pada hari pertama menduduki kursi gubernur-wakil gubernur, Anies-Sandi mendorong rekonsiliasi dan komunikasi agar suasana kondusif.