Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dirut PT Mahesa Harris Is Hariyono, yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/10). Sidang majelis yang dipimpin Yohanes Suwadi kali ini menghadirkan dua orang saksi dari penuntut umum. Harris Is Hariyono didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, dalam kasus pendiskontoan 11 L/C dari BNI. Kesebelas L/C senilai Rp 90 miliar ini menurut penasihat hukum Harris, Petrus Bala Pattyona telah dilunasi pada Februari 2003. Sedangkan Harris, dipanggil untuk penyidikan setelah kasus BNI mencuat sekitar Desember 2003. Harris mendapatkan fasilitas diskonto dari BNI untuk sebuah proyek ekspor batu bara, yang dikerjakan bersama PT Truba. BNI sendiri sifatnya menalangi dana partner Harris, sebuah instansi keuangan luar negeri yang menerbitkan L/C. Atas jasa ini, BNI dapat fee 3,5-5 persen. "Saya datang dengan proposal, semua dilaksanakan dengan transparan dan sesuai kontrak," kata Harris di depan publik. Diakui Harris, proyek ekspor batu bara memang tertunda ketika L/C turun. Namun menurutnya, pihak BNI mengetahui hal itu. Penundaan proyek itu sendiri seperti yang dijelaskan salah seorang saksi, Aprilla Widarta, adalah akibat PT Truba sebagai perusahaan yang menjalankan operasionalisasi proyek menyatakan stok batu bara masih banyak (over stok). Sebagaimana yang tertera dalam lembar L/C bahwa L/C akan jatuh tempo setelah 30 hari. "Setelah jatuh tempo, pihak penerbit L/C dari luar negeri melunasinya," kata Petrus. Dengan demikian, pihak Harris dan pengacaranya menganggap dakwaan jaksa tidak berdasarkan fakta hukum karena antara Harris dan BNI sudah tidak ada masalah. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Syaiful Thohir, tetap menganggap perbuatan Harris melawan hukum. Sebab, menurutnya dokumen-dokumen yang digunakan tidak wajar dan tidak ada operasionalisasi ekspor. "Ini tidak sesuai dengan aturan BNI," katanya. Jaksa penuntut umum menjerat Harris dengan dua dakwaan yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (money laundring). Sidang selanjutnya akan digelar kembali Kamis (14/10) besok, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Khairunnisa - Tempo
Iklan
