Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Mobil Dinas DPRD Kembali dalam Keadaan Rusak

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Tangerang:Mobil dinas yang dipakai anggota DPRD Kota Tangerang periode 1999-2004 banyak yang kembali setelah mengalami kerusakan. Menurut Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan, E. Kusnadi, Jumat (15/10), beberapa mobil dinas kembali dalam kondisi tidak lengkap. Bahkan mobil dinas jatah H. Fachrudin (F. Madani) dikembalikan dalam keadaan rusak."Pintu kiri mobil rusak akibat tabrakan dengan truk. Pemakai mengaku tidak mampu memperbaiki, sekarang ada di bengkel," kata Kusnadi. Selain Fachrudin, mobil dinas yang bermasalah di antaranya yang dipakai Wisnu Kurnianto (PDIP). Perlengkapan dalam mobil itu, seperti karpet, diambil, tape mobil ditukar, dongkrak dan peralatan lain pun tidak ada. Mobil tersebut juga mengalami cacat berupa goresan-goresan di pintu kiri.Bagian Sekwan mencatat hingga Jumat (15/10) masih ada empat mobil dinas anggota DPRD Kota Tangerang yang belum kembali. Mereka adalah Awing (PDIP), H. Fauzi (Golkar), M. Noor (PDIP) dan mantan Ketua DPRD, Gian Sugiarsono.Sementara itu, tiga anggota Dewan yang dalam pekan ini sudah mengembalikan mobil dinasnya adalah Sri Hartati (PDIP) mengembalikan pada hari Minggu (10/10), Teddy Subrata, Sabtu (9/10), dan Fachrudin baru mengembalikan pada Kamis (14/10). Menurut E. Kusnadi, jatah mobil dinas anggota Dewan yang lama adalah Kijang LGX tahun 2003. Mobil dinas tersebut nantinya akan dipergunakan kembali oleh anggota Dewan yang baru.Sementara menurut Aan Iqbal, Kepala Bagian Akuntansi di Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BKKD), mobil dinas jatah mantan Ketua DPRD Gian Sugiarsono yaitu Mazda Cronos tahun 1999 juga belum dikembalikan. Tapi mobil dinas Gian yang lain, yaitu Kijang SGX tahun 2001, sudah dikembalikan.Menurutnya, anggota Dewan seharusnya sudah mengembalikan mobil dinas maksimal sebulan setelah habis masa jabatan. Anggota Dewan selesai masa jabatan pada 31 Agustus. Diketahui, jumlah mobil dinas jatah anggota Dewan lama adalah 46 unit, sesuai jumlah anggota Dewan ditambah satu mobil jatah ketua Dewan. Saat ini masih ada enam anggota Dewan baru yang belum menerima jatah mobil dinas. Mereka masih harus menunggu mobil yang sudah dikembalikan untuk diperbaiki dulu.Anggota Dewan baru yang belum menerima mobil dinas adalah Endang Zulkarnaen (PDK), Ulfah (Golkar), Dedi Rustandi (PAN), Edi Ham (Demokrat), Syamsuri (PKS) dan Asep Mulyawan (PKS). Mereka akan diundi untuk mendapatkan mobil dinas.Sementara mobil dinas mulai dikembalikan, perabotan rumah dinas anggota Dewan lama yang hilang belum jelas nasibnya. Menurut Kusnadi, ada tiga rumah dinas yang perabotannya masih lengkap. Ketiga rumah tersebut dulu dipakai oleh Drs. Rohimi, H. Mustofa, dan Abas Sunarya. "Perabotan tersebut sebenarnya juga milik Pemda," tutur Kusnadi. Menurut Aan, pengadaan perabotan tersebut dulu ditangani oleh bagian umum Pemkot. Ayu Cipta - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.