Indonesia Perjuangkan Jabatan Ketua Komisi HAM PBB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG/Human Rights Working Group) Rafendi Djamin mengungkapkan saat ini Indonesia sedang memperjuangkan jabatan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini disampaikannya saat diwawancara di sela-sela diskusi bertajuk Proses Perdamaian di Aceh hari ini, Senin (18/10), di Jakarta. Sebelumnya Ketua Komisi dipegang Australia, sebagai negara yang mewakili Asia Pasifik. Namun tahun ini giliran Asia menempati posisi tersebut. Dengan dukungan dari negara-negara ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya, Indonesia mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi. "(Kesuksesan) Pemilu kemarin menjadi kredit point Indonesia mendapat dukungan," ujar Rafendi sambil tersenyum. Dia sendiri optimis Indonesia bisa menjadi Ketua. Selain kesuksesan Pemilu, negara-negara lain akan cendrung memilih Indonesia dibandingkan India, Pakistan atau negara-negara ASEAN lainnya yang dianggap masih banyak melanggar HAM. "India dan pakistan sedang bermasalah. Singapura? Malaysia? Thailand? Tidak mungkin karena pelanggaran HAMnya lebih banyak daripada Indonesia," ungkapnya mengenai alasan dukungan terhadap Indonesia. Menurut Rafendi, selain mendapat keuntungan secara politis, jika Indonesia berhasil menempati posisi tersebut, Indonesia bisa mendapat kesempatan meminta pertanggung jawaban internasional atas pelanggaran HAM, dan menjadi saat yang bagus untuk perbaikan HAM di Indonesia. Saat ini PBB masih membahas hal tersebut. Dijadwalkan, November mendatang sudah melakukan sidang menetapkan siapa negara yang menjadi Ketua Komisi ke-61. Sunariah ? Tempo