Iklan
TEMPO Interaktif, Solo: Setelah sempat terjadi tarik ulur, Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Surakarta akhirnya menetapkan 43 anggota DPRD periode 1999-2004 secara resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Solo 2003. Penegasan itu disampaikan Kapolwil Surakarta Kombes Polisi Abdul Madjid saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di rumahnya, Senin (18/10). Sebelumnya, setiap ditanya wartawan, Kapolwil selalu menyembunyikan jumlah tersangka kasus korupsi senilai Rp 5 miliar ini. Dari jumlah itu, polisi membagi mereka dalam dua kategori, yakni sebagai tersangka utama dan tersangka turut serta (ikutan). Namun, Kapolwil Abdul Madjid tetap belum bersedia merinci pembagiannya. "Semua mantan anggota Dewan periode lalu itu, secara resmi kami tetapkan sebagai tersangka. Namun, mereka kami bagi menjadi dua, ada yang masuk sebagai tersangka utama, tapi ada pula yang hanya masuk kategori turut serta," papar Kapolwil.Adapun jumlah anggota DPRD 1999-2004 sendiri sebanyak 44 orang. Sedangkan satu orang lagi yakni Alqaf Hudaya dari FPAN tidak ditetapkan sebagai tersangka karena merupakan anggota dari PAW (Pergantian Antar Waktu) yang baru dilakukan tahun 2004. Ditambahkan Kapolwil, seluruh anggota DPRD 1999-2004 itu dinilai memiliki cukup bukti untuk dijadikan sebagai tersangka yang melanggar UU RI Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski ancaman hukumannya lima tahun, petugas belum akan melakukan penahanan terhadap mereka. Kapolwil beralasan, para anggota dewan 1999-2004 itu dinilai cukup kooperatif dalam pemeriksaan dan tidak berupaya menghilangkan barang bukti.43 tersangka itu termasuk lima orang anggota dari Fraksi TNI/Polri. Hanya saja khusus untuk anggota dari TNI, pemeriksaannya akan diakukan oleh tim koneksitas yang melibatkan POM TNI. "Untuk yang dari TNI, saya sudah koordinasi dengan Pak Sriyanto (Komandan Resort Militer 074/Warastratama Surakarta). Pada intinya belum sependapat," paparnya. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka, sebanyak lima anggota DPRD 1999-2004 akan diperiksa lagi, Selasa (19/10). Mereka adalah Mujahid (PAN), Ipmawan M Iqbal (PBB), Bambang Mudiarto (PDI-P), Sali Basuki (Golkar) dan Rio Suseno (PDI-P).Kapolwil menambahkan, rujukan jumlah dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka tersebut adalah hasil audit BPKP sebesar Rp 5 miliar. "Apa yang kami lakukan semata-mata menyelamatkan uang negara. Itu saja. Audit BPKP memperkuat dugaan kami adanya tindak pidana korupsi," papar Madjid.Penyidikan sebagai tersangka terhadap 43 anggota DPRD 1999-2004 itu masih mengadapi kendala yang dapat memperlama waktu pemeriksaan tahap kedua. Hambatan itu, menurut Kapolwil, karena diantara tersangka itu ada yang kembali terpilih sebagai anggota Dewan. Jumlah mereka ada 12 orang, 11 tercatat sebagai anggota DPRD Tingkat II, sedangkan seorang lagi anggota DPRD Provinsi. Pemeriksaan terhadap mereka harus mendapat izin dari Gubernur Jateng untuk anggota DPRD II dan izin Mendagri untuk anggota DPRD I. "Namun surat izin untuk mereka sudah kita layangkan ke Gubernur dan Mendagri," tambahnya. Karena itulah, untuk memperlancar pemeriksaan tahap kedua nanti pihaknya akan mendahulukan bagi mereka yang bukan anggota TNI, maupun anggota Dewan aktif. "Pada tahap pertama, akan kami periksa lima orang yang tidak lagi menjadi anggota dewan," tambah mantan Direskrim Polda Kaltim ini.Anas Syahirul - Tempo
Iklan
