Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Jangan harap bisa makan duren monthong asal Thailand, karena selain mengutuk pemerintahnya, PKS juga menyerukan memboikut produk-produk Thailand.Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk sikap pemerintah Thailand dalam menangani peserta unjuk rasa dari kalangan Muslim Pattani. Peristiwa yang menyebabkan 84 orang tewas. Menurut pejabat sementara Presiden PKS, Tifatul Sembiring, tindakan represif militer Thailand terhadap komunitas muslim di Pattani sudah di luar batas kemanusiaan. “Tindakan itu jelas-jelas melanggar Hak Azasi Manusia,” katanya, Kamis (28/10) di Jakarta. Tifatul juga menyebutkan kalau tindakan keji milter Thailand terhadap warga muslim, tidak terjadi sekali ini. Menurutnya, pada April 2004 lalu, tentara Thailand menyerbu sebuah masjid dan menewaskan 32 orang. Serta sepanjang tahun 2004 ini, menurut Tifatul, setidaknya 409 warga muslim Pattani tewas akibat sikap represif pemerintah Thailand.Melihat hal itu, menurut Tifatul, jika pemerintah Thailand tidak mau menghentikan sikap represifnya terhadap komunitas muslim di Pattani, pihak DPP PKS menyerukan kepada masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat muslim khususnya untuk memboikot produk-produk dari Thailand. Tifatul kemudian membeber data. Ia menyebut selama ini neraca perdagangan Indonesia-Thailand lebih banyak minus dibanding surflusnya untuk Indonesia. Data di Biro Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pada tahun 2003 lalu, neraca perdagangan Indonesia Thailand minus US$ 309.035,4. Untuk tahun ini, hingga April 2004, Indonesia sudah minus US$ 304.485,5. Tifatul menilai, kalau boikot terhadap produk Thailand ini dilaksanakan, dampaknya akan sangat merugikan negara Gajah Putih itu. "Kalau pemerintah Thailand tidak mengubah sikapnya terhadap komunitas muslim, aksi boikot perlu dilakukan untuk memberi pelajaran agar pemerintah Thailand menghormati dan menjunjung tinggi HAM, serta menjaga perasaan umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam Indonesia," kata Tifatul.Tifatul juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengutuk tindakan biadab tersebut. Sekaligus meminta PBB menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki peristiwa berdarah dan memberi sanksi kepada pemerintah Thailand yang telah melakukan pelanggaran HAM. Agus Hidayat
Iklan
