Komite Sentral Aceh Tolak Perpanjangan Daruat Sipil

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komite Sentral Organisasi Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (KSOFDRA) menolak keputusan rapat menteri koordinasi politik, hukum, dan keamanan yang memperpanjang status darurat sipil. Sebelumnya, jajaran Menko Polkumkam, Selasa (26/10), menetapkan tiga opsi penyelesaikan konflik di Aceh, yaitu memperpanjang darurat sipil (enam atau tiga bulan), memperpanjang daruat sipil untuk daerah-daerah tertentu (basis GAM), dan menurunkan statusnya menjadi tertib sipil. Ketiga opsi itu, menurut Ketua Komite Sentral, Thamrin Ananda, tidak memberikan perubahan untuk rakyat Aceh. "Seharusnya, pemerintahan Yudhoyono melakukan perubahan dengan meninjau kembali penempatan militer di Aceh, juga mengapus status darurat," kata Thamrin, Kamis (28/10). Dengan mencabut darurat sipil, Thamrin menganggap, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mempunyai keinginan menyelesaikan konflik Aceh secara politik, yaitu berdamai dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lebih lanjut, Thamrin mengungkapkan, sidang kemarin hanya berusaha mencari kambing hitam dengan mengatakan terjadinya masalah Aceh hanya karena kesalahan manajerial operasi. "Padahal bukan, ini hanya mengkambinghitamkan manajemen operasi untuk menutup kegagalan darurat militer dan darurat sipil di Aceh," ungkapnya. Jika memang kondisi keamanan di Aceh kondusif, pemerintah Yudhoyono seharusnya mengakhiri darurat sipil, bukan mempertimbangkan pelaksanaan tiga opsi ini. "Suasana kondusif di Aceh tidak akan terbukti kalau darurat sipil masih diterapkan. Kalau sudah kondusif berarti tidak butuh darurat sipil," tambahnya. Thamrin juga menyayangkan sikap Yudhoyono yang tidak menyinggung sedikitpun rencana pemberian amnesti kepada tahanan politik Aceh. Sebelumnya saat kampanye presiden di Sumatera, Yudhoyono mengatakan akan memberikan amnesti kepada tahanan termasuk GAM. Jika ini diwujudkan, bisa menjadi sinyal politik pemerintah berdamai dengan GAM. Selain meninjau kembali status daruat dan penempatan militer, untuk segera mewujudkan perdamaian di Aceh pemerintah harus berunding dengan seluruh spektrum di Aceh, termasuk GAM. Namun, sebelumnya pemerintah menarik pasukan dari Aceh, membebaskan tahanan-tahanan politik dan melakukan gencatan senjata. Begitu juga dengan GAM harus menahan diri dan bersedia duduk bersama untuk berdialog. Sunariah - Tempo