Iklan
TEMPO Interaktif, Malang: Malang Corruption Watch (MCW) melaporkan dugaan kasus korupsi di DPRD Kota Malang pada 2001 sebesar Rp 2,1 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, Kamis (28/10). Menurut Kepala Badan Pekerja MCW A Charisudin, laporan ke KPK ini dilakukan karena Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang sangat lamban menangani kasus ini. "Kejari hanya mengulur-ulur waktu sehingga membuka peluang para calon tersangka lolos dari jeratan hukum," kata A Charisudin saat memberikan keterangan pers di Kantor MCW, Kamis (28/10). Charisudin menyatakan bukti Kejari yang lamban adalah penyidikan masih berkisar pada pemeriksaan saksi-saksi. Padahal, penyidikan sudah berjalan hampir tiga bulan. Kejari juga belum pernah memeriksa Ny S setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bukti lain kelambanan Kejari adalah baru menetapkan satu mantan anggota DPRD Periode 1999-2004, yaitu Ny S sebagai tersangka. Sedangkan mantan anggota DPRD lain dibiarkan lolos. Padahal, berdasarkan temuan dari BPK, kasus korupsi ini melibatkan seluruh anggota DPRD. "Seluruh anggota DPRD harus ditetapkan sebagai tersangka. Perbedaannya terletak pada klasifikasi keterlibatannya. Apa hanya ikut-ikutan ataukah sebagai inisiator," ungkap Charisudin.Sementara itu, Kejari memeriksa Walikota Malang Bambang Priyo sebagai saksi, Kamis (28/10). Bambang diperiksa sebagai saksi karena saat kasus berlangsung, Bambang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran. Selain memeriksa Bambang, Kejari juga memeriksa dua Wakil Ketua Panitia Anggaran yang lain, yaitu Oetojo Sardjito dan Achmad Sjafie. Hingga saat ini, Kejari Kota Malang sudah memanggil lebih dari 10 orang saksi. Sebagian besar dari mereka adalah para eksekutif, seperti mantan Walikota Malang, Soeyitno, Sekretaris Kota Malang, M Noer dan Ketua Badan Pengawas Kota Malang, Mardioko. Mereka diperiksa karena diduga mengetahui alur pengeluaran dana Rp 2,1 miliar. Kasus korupsi DPRD Kota Malang diselidiki Kejari Malang berdasarkan laporan Aliasi Peduli Hukum dan Keadilan (APHK) yang merupakan gabungan berbagai LSM dan perguruan tinggi. Dasar laporan APHK pada Juli tersebut adalah dokumen BPK wilayah III Yogyakarta dan pengakuan dua anggota DPRD dari fraksi PDIP, Bido Suasono dan dari Partai Keadilan Sejahtera, Moch Subhan yang telah melakukan korupsi secara bersama-sama. Bido sempat mengembalikan uang tersebut, namun ditolak kejaksaan. Sedangkan, Moch Subhan menitipkan uang tersebut melalui Sekretaris Kota Malang.Dalam laporan BPK disebutkan dalam Pos APBD untuk kebutuhan DPRD Kota Malang tahun anggaran 2000 ditemukan pengeluaran Rp 935.905 juta, yang dianggap telah melebihi ketentuan dan 519.750 juta tidak sesuai dengan tujuan. Sedangkan belanja untuk mendukung tugas pimpinan dan angota DPRD Rp 707.750 juta dianggap tidak tepat guna karena uang tersebut dibebankan ke pos Sekretariat Dewan. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan ke semua anggota DPRD dengan nilai masing-masing Rp 45 juta.Walikota Malang saat itu, Soeyitno sebenarnya mengetahui pelanggaran tersebut. Namun, Soeyitno tetap menyetujui laporan pertanggungjawaban dana tersebut dengan memberi catatan untuk tidak diulang. Bibin Bintariadi - Tempo
Iklan
