Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Bahas Pengangkatan Ryamizard

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah kemarin terbentuk, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan akan segera membahas usulan pengangkatan Jenderal Ryamizard Ryacudu menjadi Panglima TNI. "Ini akan menjadi prioritas kami," kata Theo L. Sambuaga, politikus Partai Golkar yang kemarin terpilih menjadi ketua komisi itu.Theo menjelaskan, pembahasan pengangkatan Ryamizard yang diusulkan oleh Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden itu merupakan mandat Sidang Paripurna DPR, 14 Oktober lalu. Karena itu, agenda ini tetap dijalankan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan mengirim surat yang mencabut usulan itu. Menurut Theo, pembahasan usulan pengangkatan Ryamizard di Komisi I bisa bersamaan dengan penggunaan hak interpelasi atas surat Presiden Yudhoyono yang kini sedang digalang sejumlah anggota DPR. Ryamizard diusulkan menjadi Panglima TNI oleh Presiden Megawati pada 8 Oktober. Mega beralasan, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah mengajukan permohonan pengunduran diri pada 24 September 2004. Karena komisi-komisi di DPR belum terbentuk, surat ini tidak bisa langsung diproses.Pada Sidang Paripurna 14 Oktober yang dihadiri semua fraksi, akhirnya disepakati masalah ini diserahkan ke Komisi I. Ternyata, pada Senin (25/10), Presiden Yudhoyono mengirimkan surat ke DPR untuk menarik kembali usulan itu. Langkah Presiden itu kemudian memicu ketegangan dengan DPR dan menggerakkan sejumlah anggota Dewan menggalang penggunaan hak interpelasi. Kemarin, penggalangan penggunaan hak interpelasi tersebut terus dilakukan. Effendy Choirie, politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan salah satu inisiator, menyatakan, 20 anggota DPR telah meneken surat usulan. "Ini melebihi syarat pengajuan hak interpelasi," kata dia, yang kemarin ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi I. Syarat minimal interpelasi adalah didukung 13 orang.Yuddy Chrisnandi, inisiator lainnya, menyatakan, ada tiga hal dalam surat Presiden Yudhoyono yang dinilai sumir dan akan ditanyakan. Pertama, alasan bahwa pembatalan pergantian Panglima terkait dengan konsolidasi pascapemilu. Kedua, konsolidasi yang dikaitkan dengan perlunya kesinambungan pemimpin TNI. Ketiga, pernyataan Presiden bahwa pembatalan "tidak berkaitan dengan persoalan pribadi, baik Jenderal Sutarto maupun Jenderal Ryamizard".Kendati begitu, ia menambahkan, pengajuan hak interpelasi akan dilakukan dengan menunggu hasil pembahasan di Komisi I. "Yang penting syarat minimal sudah kami dapatkan dan atmosfer di DPR banyak mendukung inisiatif ini." Anggota yang disebutkan sudah meneken usulan itu antara lain Jacobus Kamarlo Mayongpadang, Roy B.B. Janis, Permadi (PDI Perjuangan), Sudarto, Happy Bone Zulkarnaen, Theo Sambuaga, Ade Nasution, Aryo Wijanarko, dan Yuddy Chrisnandi (Golkar), serta Jeffry Massie (Partai Damai Sejahtera).Dari kubu lain, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untung Wahono menyatakan, fraksinya tak akan menghalangi penggalangan hak interpelasi ini. Ia menilai, rencana ini baru sekadar "gaya berpolitik di parlemen". Ia mengingatkan, Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI sehingga berhak memerintah anak buahnya.Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, penggunaan hak interpelasi diserahkan kepada mekanisme di komisi. Namun, ia mengaku belum memperoleh informasi penggunaan hak tersebut. "Jangan-jangan tidak ada yang mengajukan," katanya. Di Kantor Kepresidenan, Jenderal Sutarto menyatakan, Presiden memiliki hak prerogatif dan kewenangan mengganti Panglima TNI. DPR, kata dia, hanya memiliki kewenangan menyetujui penggantinya. "Saat ini saya masih tetap Panglima TNI," kata dia.Ia mengakui usul kepada Presiden Megawati untuk mengganti Panglima TNI demi proses regenerasi. Namun, kata dia, yang berhak menilai dan memutuskan permohonan itu adalah Presiden. Menurut dia, Presiden telah berkonsultasi dengannya saat menarik usulan pergantian itu. "Beliau (Presiden) menyatakan kepada saya sudah mengambil keputusan itu," katanya. "Sebagai prajurit, saya harus mengikutinya." Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kemarin menolak berkomentar terhadap masalah ini. Ia hanya menyatakan, Presiden kini menunggu respons dari DPR. purwanto/yura syahrul/istiqomatul/budi s
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

32 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

4 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

8 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

10 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

12 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.


DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

Komisi IX mendorong kementerian mengevaluasi regulasi soal pemberian THR bagi pekerja bukan penerima upah (PHBU), seperti pengemudi ojol.