Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin telah menyiapkan surat kepada pemerintah Belanda untuk meminta hasil otopsi almarhum aktivis HAM Munir. Sebelumnya, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh telah mengirim surat yang sama ke Belanda. Kemarin, waktu Belanda, polisi telah bertemu dengan pihak yang berwenang Belanda, dan dengan membawa surat permintaan dari Mahkamah Agung. Surat dari Departemen Hukum dan HAM, menurut Hamid, telah disiapkan sejak 23 November. Namun surat itu tak segera dikirimkannya. "Kami akan tunggu bagaimana kabar dari kepolisian (yang telah di Belanda). Bisa jadi nanti bila ada permintaan misalnya dari Deplu akan kami kirim," kata Hamid, Kamis (25/11) seusai bertemu dengan perwakilan keluarga Munir di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Alasannya, jika polisi telah mendapatkan dokumen hasil otopsi maka suratnya tak diperlukan lagi. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah aktivis HAM seperti Rahlan Nashidik, Munarman, Bambang Wijayanto, dan Smita Notosusanto itu, pemerintah itu diminta serius menangani kasus pembunuhan terhadap Munir. "Pertemuan ini ada tindak lanjut dari apa yang kami lakukan. Artinya kami menyatakan apakah Pak Hamid bisa memberikan konsultasi dalam konteks pembentukan tim investigasi," kata Rahland, Direktur Eksekutif Imparsial seusia pertemuan. Sehari sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju untuk membentuk tim investigasi kematian Munir yang meninggal karena diracun di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju Belada, pada 7 September silam.Rahlan menyampaikan, sampai saat ini siapa saja yang masuk anggota tim investigasi belum diketahui. "Pengajuan anggota tim dari kami. Namun sampai saat ini belum kami ajukan siapa-siapa orangnya," katanya.Hamid sendiri mengaku baru tahu jika Presiden telah setuju membentuk tim investigasi. Namun, dia siap jika dirinya diminta untuk menjadi pelaksana pembentukan tim.Sutarto-Tempo
Iklan
