Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Minta Wali Kota Gorontalo Mundur

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Gorontalo: Empat fraksi di DPRD meminta Wali Kota Gorontalo Medi Botutihe mundur dari jabatannya menyusul terjadinya pernyerbuan ke Kampus Universitas Negeri Gorontalo, pekan lalu. ?Fraksi-fraksi telah menerima dan menyetujui Bapak Medi Botutihe mundur dari jabatannya,? kata Ketua DPRD Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam rapat paripurna khusus, Senin (6/12). Empat fraksi yang mendesak mundur masing-masing Fraksi Persatuan Pembangunan,Fraksi Golkar, Fraksi Amanat dan Keadilan, serta Fraksi Bintang Perjuangan Rakyat. Desakan itu diwujudkan dengan membuat surat keputusan (SK) ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Permintaan pengunduran diri Medi karena dianggap bertanggung jawab dalam aksi penyerangan ke kampus pada Kamis (2/12).Sebelum paripurna khusus, sejak pukul 09.00, DPRD telah mendengar penjelasan Wali Kota Medi tentang rentetan kasus berdirnya rumah makan Terminal Gizi APO hingga penyerangan ke kampus. Bila kondisi sudah kondusif, pemerintah Gorontalo melalui dana APBD akan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat penyerangan ke kampus. Selain itu, tiga rumah pribadi Medi juga mengalami kerusakan akibat penyerbuan massa. Menanggapi permintaan mundur terhadap dirinya Medi hanya berkomentar singkat. ?Silakan, ada mekanismenya,? katanya.Sementara itu, ribuan mahasiswa dalam pernyataan sikap bersama yang dibacakan Iskandar Harun, mengutuk keras tindakan penyerangan dan perusakan kampus. Ini bukansaja penghinaan bagi perguruan tinggi dan pendidikan di Indonesia, bahkan dunia. Penyerangan ini juga sebagai salah satu bentuk perusakan tatanan hidup dan penindasan terhadap masyarakat. Mahasiswa lainnya Rauf Ali mengatakan tindakan penyerangan kampus ini sudah amoral. Apalagi, menyerang kampus dengan massa yang sebagian preman yang datang dari belakang rumah pribadi wali kota. ?Ini tindakan kriminalitas tingkat tinggi,? katanya. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad telah memberi batas satu minggu bagi Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort Gorontalo untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku penyerangan di Universitas Negeri Gorontalo. ?Kalau tidak terpenuhi saya akanminta ke Kapolri agar diganti,? katanya.Minggu malam, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menelpon Fadel untuk menanyakan situasi keamanan di Gorontalo pasca penyerangan. Menurut Fadel, Kepala Polda telah diminta untuk memberlakukan siaga satu dan menempatkan personil di lokasi-lokasi yang rawan. Hingga saat ini, korban penyerangan ke kampus masih ada yang dirawat di rumah sakit. Salah satunya, Haris Sugiarto, yang bibir pecah dan luka tusukan senjata tajam sedalam 10 centimeter. Mahasiswa Fakultas Teknik, Jurusan Elektro ini diserang secara tiba-tiba saat ujian mid semester. Haris dipukul dengan kayi lalu dibacok dengan samurai.Verrianto Madjowa?Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terdampak Konflik Antarkampung di Mataram, Para Siswa akan Dapat Trauma Healing

19 Oktober 2023

Ilustrasi tawuran. TEMPO/Iqbal Lubis
Terdampak Konflik Antarkampung di Mataram, Para Siswa akan Dapat Trauma Healing

Sebelumnya para siswa sempat belajar di rumah akibat konflik antarkampung di Mataram.


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.