Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengungsi Afganistan Jahit Mulut

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram: Tiga warga Afghanistan pencari suaka politik di tempat penampungan Wisma Nusantara I Mataram melakukan aksi mogok makan lagi, dengan cara sama dengan yang pernah dilakukan 16 orang Afganistan, Januari 2004 lalu, yaitu dengan menjahit mulut. Mereka adalah Shaukat Ali, 30 tahun, Muhammad Reza, 20 tahun, dan Nikmatullah, 38 tahun yang sejak sekitar pukul 03.00 WIT, Selasa (7/12) menjahit mulut mereka, merekatkan bibir atas dan bawah dengan benang.Nikmatullah menutup kepalanya menggunakan selembar kain hitam agar wajahnya tidak terlihat sewaktu difoto atau dibidik kamera televisi. Alasannya, ia tidak mau diekspos karena sudah dua kali melakukan aksi tersebut. Sedangkan beberapa orang warga lainnya, ikut mendampingi dan menyediakan obat nyamuk guna menghalau nyamuk atau lalat yang beterbangan di sekitar mereka.Melalui selebaran yang disiapkan, ketiga pelaku meminta UNHCR (United Nation High Commission Refugees) memberikan perlindungan dan menerima mereka sebagai pengungsi agar bisa ditempatkan di negara ketiga. "Saya tidak akan pernah melepaskan jahitan di mulut saya. Kematian akan sangat membahagiakan saya," ujar Shaukat Ali.Ketiga pelaku mogok makan tersebut adalah diantara 47 orang warga Afganistan yang masih tersisa di Mataram dari jumlah semula yang lebih dari 200-an orang yang sejak lebih tiga tahun lalu berada di penampungan tersebut setelah dihalau pemerintah Australia di kepulauan Ashmore.Menurut Kepala Perwakilan International Organization for Migration (IOM) Indonesia Yong Lai Kong, warga Afganistan yang tersisa di Mataram sudah menjalani tiga kali wawancara dengan Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB. "Mereka tidak diberikan status pengungsi. Saya tidak tahu kenapa sebabnya," kata Yong Lai Kong kepada Tempo.Sebelumnya, awalnya ada 40 orang yang menerima status pengungsi dan ditempatkan di negara ketiga yang bersedian menerima mereka. Terakhir, November lalu, ada 20 orang yang diberangkatkan ke Jakarta untuk proses menunggu penempatan. Namun, juga ada yang bersedia pulang kembali ke negerinya.Hingga hari ini, masih ada 91 orang warga Afganistan dan Irak yang berada di tempat penampungan IOM di Mataram. Sebelumnya, Kamis (4/12) lalu, empat orang warga Vietnam dikirim ke Jakarta oleh Imigrasi untuk dideportasi ke negerinya. Sehari kemudian, Jumat (5/12), juga diberangkatkan ke Jakarta 20 orang warga Iran yang diberikan status pengungsi oleh Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB.Supriyantho Khafid - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anak-anak Pengungsi Rohingya Dapat Bantuan Baju Lebaran

16 hari lalu

Pengungsi etnis Rohingya membawa bantuan paket Lebaran dari Human Appeal Australia di tempat penampungan bekas kantor Imigrasi di Desa Blang Mee, Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, Selasa, 9 April 2024. Paket Lebaran yang berisi bahan pokok makanan harian itu diberikan kepada 252 jiwa pengungsi etnis Rohingya untuk menyambut Idul Fitri 1445 H di Aceh. ANTARA FOTO/Rahmad
Anak-anak Pengungsi Rohingya Dapat Bantuan Baju Lebaran

Baju Lebaran yang diberikan oleh Yayasan BFLF Indonesia berupa satu setelan busana muslim untuk anak perempuan pengungsi Rohingya


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

26 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

41 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.


Singgung AUKUS, Indonesia Ajak Australia Jaga Perdamaian Indo-Pasifik

10 Februari 2023

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Canberra, Kamis, 9 Februari 2023. Dokumentasi Kantor PM Australia
Singgung AUKUS, Indonesia Ajak Australia Jaga Perdamaian Indo-Pasifik

Indonesia desak Australia untuk bersama-sama menjaga perdamaian Indo-Pasifik, di tengah bayang kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat.