TEMPO Interaktif, Solo: Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf menegaskan kembali bahwa meski berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun Abdullah Puteh masih tetap Gubernur Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari di NAD dijalankan oleh wakil gubernur. "Kita mengikuti proses hukum yang sedang ditangani KPK. Kalau proses pengadilannya sudah jelas statusnya yakni sampai dengan posisi sebagai terdakwa maka kita bisa memberhentikan sementara," kata Mendagri kepada wartawan di Solo, Sabtu (11/12).Dikatakan Mendagri, terhadap semua bupati dan walikota yang saat ini juga tersangkut dalam dugaan korupsi kementriannya juga akan memberlakukannya hal yang sama. Dia menandaskan apabila seorang bupati atau walikota sudah ditetapkan sebagai terdakwa, maka pihaknya akan memberhentikan bupati atau walikota tersebut. "Ketentuan hukumnya seperti itu," tandasnya.Seperti diketahui, Kamis lalu KPK akhirnya menahan Abdullah Puteh sehubungan dugaan korupsi yang dilakukannya. Gubernur NAD ini merupakan tahanan pertama KPK, komisi yang dibentuk khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi. Imron Rosyid
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi
1 hari lalu
Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi
Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.
Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat
1 hari lalu
Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat
Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
1 hari lalu
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
2 hari lalu
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 5 Perusahaan Smelter Termasuk PT RBT
2 hari lalu
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 5 Perusahaan Smelter Termasuk PT RBT
Penyidik gabungan dari Kejaksaan Agung menyita 5 perusahaan smelter kasus korupsi timah ilegal, salah satunya PT Refined Bangka Tin (PT RBT).
Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Alasan Sakit Mangkir Panggilan KPK Sampai Sembuh, KPK: Agak Lain
3 hari lalu
Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Alasan Sakit Mangkir Panggilan KPK Sampai Sembuh, KPK: Agak Lain
Surat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor alasan sakit tak dapat memenuhi panggilan KPK sampai sembuh. Ali Fikri, "Agak lain."
Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Harvey Moeis Setelah jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung: Masih Syok
3 hari lalu
Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Harvey Moeis Setelah jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung: Masih Syok
Keadaan Harvey Moeis yang masih syok jika dirinya menjadi salah satu tersangka kasus PT Timah Tbk.
Kuasa Hukum Ungkap Ada Perjanjian Pisah Harta Antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis
3 hari lalu
Kuasa Hukum Ungkap Ada Perjanjian Pisah Harta Antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis
Harvey Moeis dan Sandra Dewi melakukan pisah harta saat keduanya resmi menikah pada 2016 lalu.
Kuasa Hukum PT RBT Ungkap Isi Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi PT Timah dan Hubungannya dengan Harvey Moeis
4 hari lalu
Kuasa Hukum PT RBT Ungkap Isi Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi PT Timah dan Hubungannya dengan Harvey Moeis
Nama Robert Bonosusatya terseret dalam pusaran dugaan korupsi timah.
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
4 hari lalu
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
