Dana Pembangunan Daerah Tertinggal dari BUMN Rp 1 Triliun
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dana untuk membantu percepatan pembangunan daerah tertinggal 2004 dari 5 persen sisa laba BUMN diprediksi sekitar Rp 1 triliun. "Dana tahun ini tergantung tingkat keuntungan karena belum tutup (buku) jadi belum tahu berapa. Tapi diprediksi sekitar Rp 1 triliun, hampir seperti tahun sebelumnya," tegas Menneg BUMN, Sugiharto usai acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Jakarta Senin (20/12).
Sugiharto menegaskan, daerah-daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal tersebut sedang dipetakan Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal. "Ada 190 Kabupaten seluruh Indonesia, datanya sedang dipetakan dan akan diberikan ke kami," ujar Sugiharto.
Sugiharto menegaskan, daerah-daerah tertinggal tersebut diminta diamankan oleh BUMN yang tergerak dan beroperasi di wilayah itu terutama dari dana Bina Lingkungan dalam bentuk Community Development (CD). "Sementara itu, kecuali Bina Lingkungan yang memang targetnya masyarakat di sekitar itu yang kriterianya masuk ke daerah-daerah tertinggal," ujar Sugiharto.
Sugiharto berjanji akan mengevaluasi dan mencari alternatif agar sisa laba BUMN bisa secara adil terdistribusi pada mereka yang belum menikmati.
Penyaluran bantuan, kata dia, akan melalui lembaga (diinstitusionalisasi) supaya pertanggungjawaban kepada masyarakat lebih baik dari masa sebelumnya. "Karena jumlah dana yang tersedia dibanding yang membutuhkan jauh lebih sedikit hingga butuh pemantauan, pengendalian, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran," tegas dia.
Lembaga-lembaga tersebut, tambah dia, adalah lembaga yang profesional dan sudah terbukti mampu menyalurkan bantuan secara efektif seperti PNM (Penanaman Modal Madani), Bahana Modal Ventura, BRI dan Bukopin. "Yang mampu dan teruji bisa efektif. Non Performing Loan (kredit gagal bayar) persentasenya lebih kecil dibanding jika tidak dilembagakan," ujar Sugiharto.
Sementara itu, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf yang ditemui dalam kesempatan yang sama mengatakan memang telah dilakukan pembicaraan mengenai definisi dan kriteria daerah tertinggal. "Kita akan petakan persoalan daerah tertinggal sampai kecamatan-kecamatan, data itu akan dikirim ke Meneg BUMN untuk dipilih?pilih mana yang mungkin bisa dibantu oleh BUMN misalnya dalam hal community development-nya," ujar Yusuf.
Pemetaan tesebut, sudah selesai, hanya tinggal dipertajam menjadi per Kecamatan. "Kalau sekarang pemetaan masih per Kabupaten. Setiap Kabupaten ada peta di daerah mana yang mesti diprioritaskan. Dalam 1-2 bulan ini akan jadi peta per-kecamatan," ujar Yusuf.
Sedangkan tentang dana yang sekitar Rp 1 triliun, Yusuf mengatakan menurut kajian Bappenas untuk mensejajarkan daerah tertinggal dengan daerah maju butuh Rp 20 triliun per tahun. "Sebab itu kita minta sebanyak-banyaknya," ujar Yusuf.
Badriah
