indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Biaya Pembangunan Jalan Tol Jawa-Bali Rp 89 Triliun


TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pekerjaaan Umum Joko Kirmanto memperkirakan pembangunan jalan tol Jawa-Bali membutuhkan dana sebesar Rp 89 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari lembaga-lembaga pembiayaan dalam negeri dan pihak swasta.

“Dananya sekitar Rp 89 triliun,” kata Joko, usai menghadiri pertemuan para kepala daerah seluruh Indonesia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor presiden, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dana tersebut untuk membangun jalan tol Jawa-Bali sepanjang 1.500 kilometer, yang merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Menurut Joko, program pembangunan infrastuktur tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan. “Disampaikan mulai masalah listrik, jalan, pengairan, dan pembangunan perkotaan."

Dia menyatakan, yang menjadi tugas departemennya adalah menangani pembangunan jalan, pengairan, dan pembangunan perkotaan. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam pembangunan jalan adalah jalan-jalan nasional, jalan di daerah perbatasan, dan jalan-jalan di kawasan tertinggal.

Saat ini panjang jalan nasional mencapai 26 ribu kilometer, yang akan terus ditingkatkan hingga 34 ribu kilometer. “Semua provinsi telah mempunyai jalan nasional,” kata dia.

Jalan-jalan yang menjadi prioritas pembangunan, kata dia, adalah pelebaran jalan di Pantai Utara Jawa, pembangunan jalan lintas Kalimantan, dan
jalan lintas Sulawesi.

Di sektor pengairan, kata dia, pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan jaringan irigasi, terutama di daerah-daerah yang menjadi sumber ketahanan pangan nasional. “Ada 13 daerah yang ditetapkan sebagai daerah ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan pembangunan perkotaan, pemerintah lebih mengedepankan masalah pengadaan air bersih. Menurut Joko, hanya 40 persen daerah perkotaan di seluruh Indonesia yang mendapatkan air bersih. Sedangkan 90 persen pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kata dia, kualitasnya tidak sehat. “Karena itu, juga jadi prioritas,” kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastuktur sebagai salah satu program nasional dalam lima tahun mendatang. Tujuannya, untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunannya meliputi, pembangkit listrik, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengairan dan irigasi. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp 750–Rp 1.000 triliun dalam lima tahun, yang bersumber dari perbankan nasional, swasta, dan pinjaman luar negeri. yura syahrul

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X