Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaji Minim, DPRD Ancam Mogok Kerja

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Tangerang:Anggota DPRD Kabupaten Tangerang mengancam melakukan aksi diam (silent action) dan beramai-ramai naik ojek pada Senin (27/12) depan. Aksi ini diambil bertepatan dengan puncak acara peringatan ulang tahun Kabupaten Tangerang ke 61 yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Tigaraksa. Almansur, salah seorang anggota Dewan mengatakan aksi ini dilakukan sebagai protes karena terbelenggu pemberlakuan PP No 24 tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. ?Kami lakukan aksi ini untuk membuka mata pemerintah dan kader partai, bahwa jadi anggota dewan sekarang tidak seenak yang dibayangkan,? ujar Almansur kepada Tempo, Jum'at (24/12). Pernyataan Akmansur dibenarkan anggota Dewan lain, seperti, Dedi dari Partai Golkar, Sobri dan Nawawi Syahroni dari PKB, Ahmad Kurtubi dari PPP, Bahrul Ulum dari PDIP, Ahmad Zaini dari Golkar. Mereka menilai, PP no 24 tersebut sangat tidak berpihak kepadanya. ?Terutama dari sisi keuangan sangatlah kurang dan tidak memadai,? ujar Kurtubi. Menurut Kurtubi, gaji dan fasilitas yang diberikan sebagai anggota Dewan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan partai. ?Gaji Rp 4 juta sekian, sebagian besar untuk kader partai dan kepentingan partai lainnya, sisanya paling hanya Rp 250 ribu,? katanya.Selama lima bulan menjadi anggota Dewan, mereka belum menikmati secara untuh gaji sebagai anggota DPRD. Para anggota juga memprotes, minimnya gaji, fasilitas, pemangkasan atau dihilangkannya uang rapat fraksi, rapat paripurna dan rapat Ppnmus. ?Walhasil kami sudah tidak ada pemasukan lain,? kata Kurtubi.Dedi, anggota dari Golkar menuturkan, saat ini rumah dan mobil pribadinya akan disita bank. Permasalahan ini, katanya, berawal dari proses pencalegan. Pada saat itu, dia meminjam uang Rp 800 juta ke Bank Muamalat. ?Saya berpikir, dengan gaji sebagai anggota Dewan bisa mencicil utang itu, ternyata, gaji saya hanya cukup untuk konsitituen partai dan membayar gaji sopir. Setelah dihitung-hitung sisanya, tinggal Rp 200 ribu,? kata pengusaha pemasok bahan material ini. Setelah lima bulan berjalan, kata Dedi, dia tidak punya pemasukan untuk membayar cicilan itu, karena gajinya memang sangat minim.Seputar rencana aksi yang diprakarsai Komisi D itu, dipastikan semua anggota DPRD sepakat akan melakukan hal yang sama, "masalah ini, bukan masalah perorangan, tapi sudah menjadi bagian semua anggota DPRD,? kata Almansur.Rencanaya, pada Senin pagi mendatang, para anggota Dewan akan naik ojek sepanjang 5 km yang dimulai dari Jalan Raya Serang, pusat pemerintahan Tigaraksa. ?Kami tetap akan berpakaian lengkap dengan dasi dan jas,? ujar Almansur.Joniansyah?Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.