Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petisi 50 : Memori Bangsa Lemah, Kasus Kejahatan Soeharto Dilupakan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Memori sosial masyarakat Indonesia masih sangat pendek. "Mereka cepat melupakan kesalahan masa lalu untuk kemudian mengulanginya kembali,"kata Anggota Petisi 50, Ali Sadikin, disela-sela jumpa pers catatan akhir tahun 2004 Petisi 50 di kediamannya,Jakarta. Tampak hadir beberapa anggota petisi 50 seperti Chris Siner Key Timu, Judilherry Justam, Doddi Ch. Suriadiredja, dan Bakri A.G. Tianlean. Petisi 50 merupakan kumpulan 50 orang aktivis angkatan 45 dan 66. Saat ini, anggota Petisi 50 tinggal 24 orang, karena 26 orang lainnya telah meninggal dunia. Catatan akhir tahun ini merupakan bentuk refleksi terhadap masalah bangsa. Menurut Ali, masyarakat Indonesia sangat cepat melupakan kesalahan yang terjadi baik dalam bidang politik, budaya dan lainnya. Akibatnya, pada tahun 2004 ini belum ada perubahan signifikan. Catatan akhir tahun ini, menurut Ali, bukan menyoroti kasus per kasus. Namun, melihat sampai sejauh mana perubahan dalam implementasi cita-cita perjuangan. Ali melihat, belum ada konsistensi pemerintah dalam melaksanakan cita-cita perjuangan tersebut. "Kewajiban kita adalah bangkit untuk melaksanakannya,"ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Chris Siner Key Timu, saat membacakan catatan akhir tahun, menyatakan, selama tujuh tahun reformasi terdapat dua kali pemilihan umum dan empat kali pergantian presiden. “Namun, belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan agenda reformasi,“ katanya.Ini tercermin dari tidak meningkatnya pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, sudah dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Selain itu, pengadilan korupsi, kolusi dan nepotisme, atas bekas penguasa orde baru, Presiden Soeharto tidak tersentuh lagi. "Selama ini, yang tersentuh hanyalah kulitnya saja,"kata Chris.Soal, penghapusan Dwi-Fungsi ABRI yang telah menghilangkan jatah militer di parlemen dinilai Petisi 50 masih kurang substantif. Keberadaan struktur teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) disinyalir akan mencampuri kehidupan politik bangsa. Selain itu, tuntutan terhadap pertanggungjawaban orde baru tidak pernah digubris. Ditambah lagi penegakan budaya demokrasi yang rasional ternyata masih belum dilaksanakan. Banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.Terakhir, otonomi daerah telah berjalan cukup jauh. Namun, masih kurang sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Akibatnya, banyak ekspoitasi ekonomi daerah hanya untuk memenuhi kekuasaan. Sehingga, makna dan manfaat otonomi bagi masyarakat tidak dapat dirasakanOleh karena itu, Petisi 50 menghimbau masyarakat terutama pemerintah melakukan tujuh hal. Pertama, pelaksanaan enam agenda reformasi dengan pengadilan Soeharto sebagai prioritas utama. Kedua, penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu melalui penghentian dominasi partai dan dibukanya peluang calon independenKetiga, membuat gerakan nasional mengakhiri budaya politik destruktif yang menjadikan kekuasaan, jabatan dan uang sebagai tujuan hidup dan menggantinya dengan budaya politik yang bermoral dan etika. Keempat, mengembangkan ekonomi alternatif berbasis pertanian.Kelima, penegakan hukum dan pemenuhan keadilan tidak hanya pada kasus KKN, tetapi juga kejahatan politik dan kemanusiaan. Keenam, merealisasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketujuh, bisnis militer dialihkan kedalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Namun, sebelumnya harus dilakukan audit yang transparan. Disisi lain, keuntungannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit. Eworaswa
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prosesi Pemakaman Soe Hok Gie, dari Gunung Semeru Bersemayam di Museum Taman Prasasti

17 Desember 2023

Prasasti mengenang Soe Hok Gie dan Idhan Lubis di puncak Gunung Semeru. Foto: Dokumentasi Gimbal Alas Indonesia
Prosesi Pemakaman Soe Hok Gie, dari Gunung Semeru Bersemayam di Museum Taman Prasasti

Soe Hok Gie menjadi ikon idealisme aktivis mahasiswa meninggal pada 16 Desember 1969 akibat menghirup gas beracun di Gunung Semeru.


Heru Budi Resmikan Perubahan Nama Gedung Blok G Jadi Grha Ali Sadikin di Balai Kota DKI

11 Desember 2023

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (baju putih) meresmikan Grha Ali Sadikin yang sebelumnya dikenal sebagai Blok G di Lobby Utama Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Heru Budi Resmikan Perubahan Nama Gedung Blok G Jadi Grha Ali Sadikin di Balai Kota DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi meresmikan perubahan nama Gedung Blok G menjadi Grha Ali Sadikin. Ini adalah salah satu gedung di Balai Kota DKI.


G30S: Ade Irma Suryani Meninggal Setelah 6 Hari Bertahan, 3 Peluru Bersarang di Tubuh Anak 5 Tahun Itu

6 Oktober 2023

Makam Ade Irma Suryani Nasution di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Selatan - Foto dok. S, Dian Andryanto
G30S: Ade Irma Suryani Meninggal Setelah 6 Hari Bertahan, 3 Peluru Bersarang di Tubuh Anak 5 Tahun Itu

Pada 6 Oktober 1965, Ade Irma Suryani meninggal usai 6 hari ditembak pasukan Cakrabirawa dalam G30S. Ini detik-detik ia berpulang. Di mana makamnya?


Hotel Sultan Dikosongkan Paksa Hari Ini karena Pontjo Sutowo Urung Hengkang, Begini Situasinya Sekarang

4 Oktober 2023

Petugas memasang spanduk tanda pengambilalihan lahan Hotel Sultan oleh pemerintah. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) hari mulai mengosongkan paksa Hotel Sultan karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Indobuildco sudah berakhir. TEMPO/Riri Rahayu
Hotel Sultan Dikosongkan Paksa Hari Ini karena Pontjo Sutowo Urung Hengkang, Begini Situasinya Sekarang

Pusat Pengelola Komplek GBK mengosongkan paksa Hotel Sultan hari ini, Rabu, 4 Oktober 2023. Seperti apa kondisi saat ini di sana?


Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

4 Oktober 2023

Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Pemerintah akan melakukan segala upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset PTPN II seluas 464 Ha di Deli Serdang dengan mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan yang diharapkan dapat menjadi bukti baru atau novum guna mengubah putusan dalam proses hukum perdata. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Apa alasannya?


Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

4 Oktober 2023

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Agar negara tidak guncang.


Kuasa Hukum PPKGBK: Tanah Gelora Bung Karno Dibebaskan Menggunakan Uang Negara

29 September 2023

Pontjo Sutowo. TEMPO/Zulkarnain
Kuasa Hukum PPKGBK: Tanah Gelora Bung Karno Dibebaskan Menggunakan Uang Negara

Kuasa hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Chandra Hamzah sebut tanah di Gelora dibebaskan menggunakan uang negara.


Ketua DPRD DKI Desak Heru Budi Segera Ganti Nama Jalan Kebon Sirih Jadi Jalan Ali Sadikin

22 Juni 2023

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. TEMPO/Yosep Arkian
Ketua DPRD DKI Desak Heru Budi Segera Ganti Nama Jalan Kebon Sirih Jadi Jalan Ali Sadikin

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi segera mengganti nama Jalan Kebon Sirih jadi Jalan Ali Sadikin.


Buka Perayaan Pekan Raya Jakarta, Heru Budi: Berawal dari Bang Ali Sadikin

15 Juni 2023

Pekerja membangun rangka saat mempersiapkan gerai yang akan digunakan oleh peserta Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023. Gelaran PRJ tahun ini diikuti oleh 2.500 perusahaan peserta yang terdiri dari 1.500 stan yang memamerkan berbagai produk unggulan dengan diskon khas Jakarta Fair. TEMPO/Tony Hartawan
Buka Perayaan Pekan Raya Jakarta, Heru Budi: Berawal dari Bang Ali Sadikin

Semenjak itu, hari ulang tahun Kota Jakarta selalu diperingati dengan menggelar acara Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair.


Fadly Faisal Temani Rebecca Klopper, Mengingatkan Saat Bibi Ardiansyah Dampingi Vanessa Angel

8 Juni 2023

Aktris Rebecca Klopper didampingi kekasihnya, Fadly Faisal saat memberikan keterangan soal video syur yang diduga mirip dirinya, di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Dalam keteranganya, Rebecca meminta maaf pada keluarga, masyarakat, dan kekasihnya dan serta keluarga kekasihnya atas video syur yang mirip dirinya yang viral di media sosial. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fadly Faisal Temani Rebecca Klopper, Mengingatkan Saat Bibi Ardiansyah Dampingi Vanessa Angel

Saat menyatakan di depan pers, Fadly Faisal dampingi Rebecca Klopper, mengingatkan Bibi Ardainsyah dulu melakukan hal sama kepada Vanessa Angel.