Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Siti Nurbaya menyatakan pemerintahan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam harus memiliki leadership yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akibat bencana tsunami lalu. Menurut Siti, Departemen Dalam Negeri, hari ini (3/12) memberangkatkan petugas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pendataan terhadap aparatur pemerintahan disana. Sementara itu, aparat pemerintahan daerah memiliki hak yang telah dibukukan dalam aturan yang ada. Misalnya, “Kalau aparat meninggal ada hak naik pangkat satu. Itu ada aturannya, “ kata Siti usai menghadiri briefing Pradja STPDN yang akan diberangkatkan ke Aceh di Kantor Depdagri, Jakarta, Senin (3/12).Saat ini masih dilakukan pengumpulan data prasarana yang rusak. “Saya sudah punya catatan tentang itu,"katanya. Siti menyebutkan di Aceh Jaya, misalnya, tiga kantor camat hilang dan tujuh lainnya rusak berat. Indikator tingkat kerusakan terutama dilakukan secara visual. Misalnya, keberadan kantor serta keberadaan petugas yang stand by. “Pokoknya udah ada orang. Pintunya dibuka,“ ujarnya. Departemen Dalam Negeri kini sedang mendata aparatur pemerintahan. Datanya nanti digabungan dari data departemen lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi semua usulan harus berasal dari Pemda. “Pemdanya yang harus kuat dan dibimbing dahulu. Itu harus dimulai dari leadership seluruh strata,”ujar Siti. Setelah pemerintahan kuat, maka akan diambil langkah penting dalam penyelesaian setiap kasus. Misalnya, masalah anak-anak. Kendati begitu, tidak bisa menggunakan batasan waktu untuk mencapai hal tersebut karena tergantung kondisi dan lokasinya. Siti mengaku telah melakukan koordinasi dengan sekretaris jenderal beberapa departemen seperti Departemen Pekerjaan Umum, Energi dan Sumberdaya Mineral, serta Perhubungan. "Komunikasi tersebut cukup efektif untuk membantu Aceh,"katanya.Siti juga telah memerintahkan kepada Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan observasi lapangan langsung. Menurut Koordinator Pengendali Pusat, Depdagri memiliki tiga eselon I dan laporannya akan masuk terus tiga kali sehari yakni pukul 08.00, 12.00, dan 18.00 WIB. “Jadi kami tahu apa yang berkembang,” katanya. Ewo Raswa
Iklan
