Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maimunah menuding Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan telah mengelabui masyarakat Buyat, Sulawesi Utara. Tudingan itu dilontarkan setelah LBH Kesehatan memilih damai di pengadilan dengan PT Newmont Minahasa Raya. "Ada indikasi manipulasi di situ (perjanjian perdamaian)," ujarnya kepada Tempo hari ini, Kamis (6/1). Kedatangan warga Buyat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, kata Maimunah, karena mereka keberatan atas perjanjian perdamaian itu. Masyarakat, pada 20 Desember 2004, memang menyatakan sepakat untuk ikut proses mediasi yang ditawarkan hakim yang menangani kasus masyarakat Buyat melawan PT Newmont itu. "Tapi kemudian kesepakatan itu dipelintir, sehingga muncul siaran pers Newmont tertanggal 28 Desember 2004 yang mengatakan warga Buyat mencabut gugatannya," ucapnya.Kemudian pada tanggal 31 Desember 2004 perwakilan warga Buyat memohon penangguhan sementara proses mediasi atas warga Buyat dengan PT Newmont. "Dan permohonan penangguhan itu tidak diindahkan oleh hakim," ujar Maemunah. Padahal, kata dia, dalam permohonan itu dikatakan belum ada penandatanganan perjanjian perdamaian atau kesepakatan warga Buyat dengan Newmont. Bahkan, kemarin hakim memutuskan kedua belah pihak telah berdamai. Menanggapi tudingan itu, Ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus mengaku posisinya serba salah. Menurut dia, ihwal dari proses mediasi dengan PT Newmont yang ditempuh, karena faktor ekonomi, janji pemerintah untuk pengobatan gratis yang tidak benar, dan adanya gugatan Newmont kepada Iskandar Sitorus, Jane Pangemanan, dan Rignolda Jamaludin. "Tadinya kami ingin jalan terus. Tapi karena pada prinsipnya masyarakat sudah sangat kesulitan, tim pengacara pun merekomendasikan membicarakan mediasi yang diusulkan majelis hakim," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon. Iskandar menjelaskan, dalam proses mediasi dibicarakan usulan Newmont berupa program pembangunan teritegrasi berkelanjutan yang sudah disetujui oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. "Formulasi dari program itu adalah membangun masyarakat, sekaligus membiayai upaya kesehatan masyarakat Buyat," tuturnya. Di dalam program itu, kata dia, selain dicantumkan pembiayaan untuk 257 orang yang sakit di Buyat, juga pencabutan gugatan kepada Iskandar, Pangemanan, dan Rignolda Jamaludin. Proses mediasi itu kemudian dipaparkan oleh Iskandar di depan ratusan warga Buyat pada tanggal 19 Desember 2004. Di sana, kata Iskandar, telah dijelaskan pada masyarakat bahwa untuk gugatan nomor 586, akan didadakan perdamaian, alias ditutup. "Dengan kompensasi berupa pembayaran biaya pengobatan selama program tersebut," ujarnya. Masyarakat, menurut Iskandar, akhirnya sepakat dan setuju karena masalah pembiayaan kesehatan diatur selama program pembangunan teritegrasi berkelanjutan ini.Ariyani
Iklan
