Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yogyakarta Minta Muktamar PPP Dipercepat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Dukungan untuk percepatan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meluas. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se Yogyakarta menyatakan muktamar tidak boleh menunggu hingga 2007. Anjloknya suara PPP dalam pemilu 2004, adalah indikasi tuntutan segera dilakukan regenerasi dalam kepengurusan PPP. "Tuntutan dari para kader memang muktamar harus dipercepat. Paling lambat, pertengahan 2006 harus sudah ada muktamar. DPW PPP DIY sendiri menghendaki muktamar dipercepat, bahkan kami sudah mendesak langsung ke DPP agar dipercepat,"kata Ketua DPW PPP DI Yogyakarta, Umar Sanusi.Anjloknya suara PPP dalam pemilu lalui, menurut Umar adalah bukti ketidakmampuan pengurus yang ada sekarang dalam menghadapi pemilu. Jika muktamar dilakukan pada 2007, , maka persiapan menghadapi pemilu 2009 menjadi sempit. "Padahal, dengan waktu persiapan yang lama, suara PPP anjlok saat pemilu 2004,"katanya.Untuk menghindari politisasi elit maka mulai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah juga harus menggelar musyawarah atau regenerasi terlebih dahulu. Sebab, menurut Umar, kepengurusan mulai dari ranting hingga wilayah PPP yang ada sekarang juga berperan dalam menurunnya suara PPP. "Selaku pimpinan DPW, kami sudah meminta agar regenerasi di tingkat ranting dan cabang segera dilakukan. Muscab di semua cabang harus sudah selesai akhir 2005,"katanya. Setelah itu DPW akan menggelar Muswil (musyawarah wilayah) pada awal 2006. Sehingga paling lambat pertengahan 2006, muktamar harus sudah dilaksanakan.Menurut Umar, jika tidak digelar musyawarah ranting, Muscab dan Muswil terlebih dahulu dan langsung digelar muktamar, maka membuka peluang bagi petualang politik untuk mempengaruhi PPP. "Aspirasi dari bawah, mutlak diperlukan karena kader-kader partai di bawah yang paling mengetahui kondisi wilayah mereka,"ujarnya.Menurut Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta, AM Fahrudin, pihaknya sudah menerima surat dari DPP PPP yang ditandatangani oleh wakil ketua DPP Juhad Mahya dan Rahman Sagaf. Isi surat itu, meminta agar cabang-cabang segera mempercepat proses regenerasi kepengurusan."Tanpa surat itupun, kami sudah menghendaki Muscab dipercepat. Karena dengan pecepatan Muscab, maka Muswil dan Muktamar bisa dipercepat. Kami tidak bisa menunggu hingga 2007 sebab ini tuntutan para kader. Model kepemimpinan Pak Hamzah Haz, kami sudah tahu kualitasnya, kok,"katanya. Sesuai keputusan muktamar 5 di Jakarta, muktamar ke-6 mestinya diselenggarakan pada 2007. Hanya saja, tuntutan dan masalah yang dihadapi PPP saat ini semakin berat. Sehingga, tidak ada salahnya jika muktamar dipercepat apalagi mayoritas kader PPP menghendaki percepatan tersebut. "Jalan satu-satunya adalah muktamar dipercepat,"kata Fahrudin. Syaiful Amin
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

5 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


4 Cawapres dan Wapres Warga Nahdlatul Ulama, Hamzah Haz sampai Ma'ruf Amin

9 Oktober 2023

Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan KH Salahudin Wahid atau Gus Solah di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, 29 Oktober 2017. TEMPO/ISHOMUDDIN
4 Cawapres dan Wapres Warga Nahdlatul Ulama, Hamzah Haz sampai Ma'ruf Amin

Empat cawapres dan capres dari Nahdlatul Ulama, dari Hamzah Haz sampai Ma'ruf Amin. Mereka nahdliyin, dua berhasil, dua gagal.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Kilas Balik Mantan Ketum PPP Hamzah Haz Jadi Wakil Presiden

6 Juni 2023

Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz (kanan) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) melambaikan tangan ke arah awak media di kediaman kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis 11 Mei 2023. Menurut Muhaimin Iskandar, kedatangannya ke kediaman Hamzah Haz tersebut merupakan silaturahmi serta berdiskusi jelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kilas Balik Mantan Ketum PPP Hamzah Haz Jadi Wakil Presiden

Pencapaian tertinggi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP adalah terpilihnya Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden pada 2001. Begini kilas baliknya.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.


Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.