Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD: Proyek Jalan Hasil Utang Tumpang Tindih

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Tangerang: Proyek jalan di Kabupaten Tangerang yang bakal dibiayai utang sebesar Rp 100 miliar dinilai tumpang tindih. Karena itu, DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Tangerang segera menyerahkan peta pembangunan jalan itu. Ketua Komisi D DPRD Tangerang Achmad Kurtubi Su'ud mengatakan, Dewan menemukan sejumlah kejanggalan pada proyek yang diusulkan pemerintah. Di lapangan, sebagian proyek jalan yang sudah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2004 kembali diusulkan untuk dibiayai utang dari Bank Jawa Barat itu. "Hasil temuan ini telah kami sampaikan ke Bina Marga," kata Kurtubi. Kurtubi mencontohkan Jalan Pakuhaji-Kramat yang sudah dikerjakan sepanjang dua kilometer mulai dari pertigaan Tanah Merah. Karena sebagian sudah digarap, kata dia, anggarannya harus dikaji ulang agar tidak tumpang tindih. "Jika terjadi kelebihan anggaran, sisanya harus dialihkan untuk jalan lain," ujar Kurtubi, Senin (17/1). Ruas jalan lain yang sudah mulai ditangani adalah Jalan Teluknaga-Tanjung Pasir. Sebagian jalan itu, terutama ruas menuju Tegal Angus, sudah diperbaiki. Tapi jalan ini pun kembali diusulkan untuk dibiayai utang. DPRD, Kata Kurtubi, akan mengawasi penggunaan pinjaman itu agar benar-benar efektif. "Ini duit pinjaman. Memang dibayar APBD, tapi itu duit rakyat juga," kata anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.Kurtubi menyebutkan, jalan yang dibangun dengan dana kredit bank itu dibagi menjadi enam bidang. Panjang keseluruhan mencapai sekitar 38 kilometer. Semuanya berada di wilayah pantai utara (pantura) Tangerang. Seperti diwartakan, sekitar 80 persen ruas jalan di Kabupaten Tangerang rusak parah. Pemerintah setempat menyatakan tidak bisa memperbaiki jalan itu karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, pemerintah mengajukan kredit bank sebesar Rp 200 miliar. Separuh dari pinjaman itu dimanfaatkan membangun sejumlah gedung sekolah yang juga terancam ambruk. Secara terpisah, Kepala Seksi Pembangunan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Tangerang, Akip Syamsudin, membantah adanya tumpang tindih proyek. Sebelum mengusulkan proyek, dinas ini telah melakukan survei lapangan di empat kecamatan yang jadi prioritas. "Tim survei bertugas mengecek jalan mana yang harus diprioritaskan, dan jalan mana yang sudah diperbaiki, tidak mungkin ada tumpang tindih," kata Akip.Pada awalnya, kata Akip, memang sempat ada tumpang tindih. Ada jalan di satu kecamatan yang sudah diusulkan tapi diusulkan kembali dan masuk dalam daftar untuk dibangun. "Tapi itu sudah diperbaiki," ujar Akip. Joniansyah?Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.