PBNU Kirim 500 Ustadz ke Aceh

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberangkatkan 500 ustadz ke Propinsi Nanggore Aceh Darussalam (NAD). Pengiriman ustads ini, selain untuk mengajar di pesantren, juga untuk mengobati mental masyarakat korban tsunami dari stres, depresi dan tekanan mental. "Tugasnya khusus untuk penanganan rohani," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan usai acara penandatangan memorandum of understanding (MOU) pengolahan daging kurban dengan PT Suryajaya Abadi Perkasa (SAP) di pabrik PT SAP di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (22/1). Untuk tahap awal, PBNU akan mengirimkan 50 ustadz dari Jawa Tengah. Mereka akan diberangkatkan dari Kantor PBNU, Senin (24/1) lusa. Di Aceh, para ustadz ini akan bertugas selama 7-10 hari. "Tahap kedua, akan dikirimkan ustadz dari Jawa Timur yang akan dikoordinir Pondok Pesantren Lirboyo Kediri," ujar Hasyim. Pengiriman ustadz tersebut, ungkap Hasyim, sangat penting karena saat ini Aceh kekurangan ustadz. "Banyak ustadz yang jadi korban tsunami".PBNU pada awal bencana sudah mengirimkan relawan untuk evakuasi dan perbaikan infrastruktur. Selain mengirimkan bahan makanan, pakaian dan obatan-obatan serta dokter. PBNU Juga memperbaiki pesantren yang rusak diterjang badai tsunami. "Bantuan NU bukan hanya bantuan darurat semata, tetapi juga bantuan jangka panjang," kata Hasyim. Data di PBNU menyebutkan, dari 96 pesantren NU di Aceh, tersisa 14 pesantren yang utuh. PBNU kini sedang melakukan renovasi 12 pesantren yang dibiayai lembaga donor asing dan dalam negeri.Menurut Hasyim, karena pemerintah belum mengijinkan anak-anak Aceh korban tsunami dikirim ke pesantren di luar Aceh, maka PBNU menampung anak-anak di pesantren-pesantren Aceh yang masih utuh. Jumlah santri anak-anak yang ditampung sudah mencapai 2.750 anak. PBNU menurut Hasyim, menanggung semua biaya santri tersebut. Ada yang mendapat tanggungan selama 3, 6 dan 12 tahun. Setiap anak diberi uang Rp 100 - 175 ribu tiap bulan. Hasyim menegaskan semua dana bantuan untuk Aceh ini berasal dari sumbangan masyarakat, bukan dari pemerintah. Semua sumbangan tersebut dipertanggungjawabkan oleh PBNU melalui pemeriksaan akuntan publik.Bibin Bintariadi (Probolinggo)